Banjir mengepung sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan akibat meluapnya sungai-sungai besar yang dipicu hujan sejak Sabtu (27/12) malam pukul 21.15 Wita. Di Martapura, Kabupaten Banjar, tiga desa yang paling parah terendam adalah Tunggul Irang, Bincau, dan Labuan Tabu, membuat ibu-ibu dan balita terjebak hingga Tim SAR gabungan turun mengevakuasi mereka pada Minggu (28/12) pagi.
Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana menyatakan proses pendataan korban masih berlangsung. “Sejak Tim SAR turun ke lapangan hingga (Minggu) pagi hari ini, data jumlah korban terdampak dan yang dievakuasi masih dalam pendataan petugas,” ujarnya.
Ia menambahkan laporan darurat diterima dari warga, Ibu Ika, yang menyebut keberadaan bayi, balita, dan warga yang terjebak di tiga desa terdampak.
Tim SAR menempuh puluhan kilometer ke lokasi dan menggunakan rescue car, rubber boat, peralatan water rescue, tandu lipat, tandu basket, peralatan medis, dan komunikasi. Operasi terkendala hujan deras dan arus air yang cukup deras. Putu juga mengimbau warga waspada banjir susulan dan melapor ke nomor darurat 115 jika membutuhkan bantuan.
“Operasi SAR akan terus dilakukan secara maksimal hingga seluruh warga terdampak dapat dievakuasi dan situasi dinyatakan aman,” katanya.
BPBD Kabupaten Banjar mencatat banjir telah berdampak pada 6.593 KK atau 18.348 jiwa di 89 desa pada 14 kecamatan, dengan 5.206 rumah terdampak, 1.714 masih terendam, dan 302 warga (113 KK) mengungsi. Kelompok rentan yang terdampak meliputi lansia 505, balita 310, bayi 166, ibu hamil 113, disabilitas 37, anak-anak 368, dan dewasa 13 jiwa.
Banjir juga melanda lima wilayah lain Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru, serta Kota Banjarbaru yang ikut terdampak. Gubernur Kalsel Muhidin telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi di enam kabupaten/kota dan meminta respons cepat penanganan di lapangan.
Di tengah situasi ini, Walhi Kalsel menegaskan banjir bukan sekadar bencana alam, melainkan dampak dari kerusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafig Wibisono menilai banjir yang diprediksi meluas ini sebagai kejahatan ekologi.
“Krisis iklim global memang nyata, namun di Kalimantan Selatan dampaknya dilipatgandakan oleh kehancuran ekosistem akibat industri ekstraktif yang terus diberi karpet merah oleh negara. Curah hujan tinggi hanya menjadi pemicu, sementara akar masalahnya adalah rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat deforestasi, tambang, perkebunan monokultur skala besar, dan PBPH,” tegasnya.
Walhi juga mengungkap 51,57% dari 3,7 juta hektare wilayah Kalsel (sekitar 1,9 juta hektare) dibebani izin industri ekstraktif, setara 29 kali luas DKI Jakarta. Tutupan hutan primer tersisa hanya 49.958 hektar, jauh lebih kecil dibanding konsesi tambang dan sawit. Walhi menilai kondisi ini menjadi penyebab berulangnya banjir, longsor, dan hilangnya sumber penghidupan warga.
“Krisis iklim global memang nyata, namun di Kalimantan Selatan dampaknya dilipatgandakan oleh kehancuran ekosistem…”
“Curah hujan tinggi hanya menjadi pemicu, sementara akar masalahnya…” menjadi peringatan bahwa banjir hari ini adalah konsekuensi dari kebijakan yang membiarkan alam dihancurkan.
