MELIHAT INDONESIA, MEDAN – Tak ada peringatan. Tak ada kompromi. Lima pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendadak dinonaktifkan oleh Gubernur Bobby Nasution. Langkah ini bukan sekadar rotasi. Ini sinyal kuat bahwa Bobby tengah bersih-bersih.
Penonaktifan ini menyorot satu hal: ada yang tak beres di dalam tubuh birokrasi. Mulai dari kasus hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan pencemaran nama baik pimpinan, semuanya menyeruak ke permukaan.
Langkah tegas Bobby diumumkan lewat Kepala Inspektorat Sumut, Sulaiman Harahap. Dalam keterangannya, ia membenarkan bahwa empat pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Sumut dicopot sementara dari jabatannya per 11 April 2025.
“Benar, ada empat pejabat eselon II Pemprov Sumut yang dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” ujar Sulaiman, Selasa (15/4).
Empat nama itu tak main-main. Mereka adalah Ilyas Sitorus (Kepala Dinas Kominfo), Harianto Butarbutar (Kepala Biro Otonomi Daerah), Abdul Haris Lubis (Kepala BPSDM), dan Juliadi Harahap (Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat). Empat pejabat, satu sinyal: ada evaluasi besar-besaran.
Khusus Ilyas Sitorus, situasinya lebih pelik. Ia sedang tersandung kasus hukum dan bahkan telah ditahan. Tiga lainnya, meski belum diketahui secara pasti pelanggarannya, tetap harus menepi sambil menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
“Inspektorat sudah merekomendasikan kepada Bapak Gubernur agar mereka dinonaktifkan. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan,” kata Sulaiman.
Namun ternyata, deretan nama belum berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, satu nama lagi menyusul. Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumut, juga ikut dinonaktifkan. Alasannya mengejutkan.
“Ada beberapa, yang pertama itu pencemaran nama baik pimpinan,” ujar Sulaiman, Jumat (18/4).
Sumber internal menyebut, Mulyadi bukan hanya dituding menyebarkan isu yang menyerang nama baik Bobby Nasution, tapi juga diduga menyalahgunakan kekuasaan di dalam dinasnya. Dua tuduhan berat yang cukup untuk menggoyahkan kepercayaan gubernur.
Namun menariknya, Bobby tak langsung menyeret masalah itu ke jalur hukum. Menurut Sulaiman, keputusan Bobby justru memperlihatkan sisi bijaknya sebagai kepala daerah.
“Sebenarnya ini sudah masuk ranah hukum pidana, tapi karena sifat kebijaksanaan daripada Pak Gubernur, tidak dibawa ke ranah hukum. Diselesaikan secara internal oleh Inspektorat,” ungkapnya.
Ini bukan kali pertama Bobby memilih jalur internal ketimbang peradilan. Namun keputusan semacam itu tetap menyisakan pertanyaan: apakah cukup hanya dengan penonaktifan?
Langkah pembersihan ini menimbulkan berbagai spekulasi. Apakah ini sinyal bahwa Bobby tak akan kompromi dengan siapa pun yang mencederai integritas birokrasi? Atau justru menunjukkan bahwa ada resistensi dari dalam?
Yang jelas, keputusan ini membuat dinamika pemerintahan Sumatera Utara makin panas. Di balik keputusan tegas, ada riak-riak ketegangan yang mulai terasa.
Wajar jika Bobby mulai ambil tindakan keras. Sebagai pemimpin muda dengan latar belakang politik yang kuat, ia tentu sadar bahwa keberhasilan pemerintahannya sangat ditentukan oleh soliditas dan integritas tim kerja.
Sumber di lingkungan Pemprov menyebut, Bobby sejak awal memang gemar melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabatnya. “Pak Bobby nggak suka kalau ada yang main-main di balik meja,” kata sumber tersebut.
Langkah-langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya membangun citra bersih menjelang tahun politik ke depan. Dalam politik, citra sangat menentukan. Dan bagi Bobby, nama baik tak boleh dicemarkan, apalagi dari lingkaran dalamnya sendiri.
Kasus ini juga membuka bab baru tentang pengawasan internal birokrasi. Sejauh mana Inspektorat mampu bekerja profesional tanpa tekanan? Dan sejauh mana Gubernur Bobby Nasution mampu menjaga garis tegasnya?
Yang pasti, publik menanti transparansi. Penonaktifan saja tak cukup. Harus ada kejelasan: siapa yang bersalah dan apa sanksinya.
Tanpa kejelasan, publik akan mengira ini hanya pertunjukan. Dan jika itu terjadi, upaya bersih-bersih bisa berubah jadi bumerang.
Kini, sorotan tajam tertuju pada Inspektorat. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa pemeriksaan ini bukan formalitas. Bahwa birokrasi Sumut benar-benar dibersihkan dari yang korup, yang culas, dan yang mencederai amanah publik.
Sementara Bobby Nasution berdiri di tengah badai: antara kepercayaan rakyat dan loyalitas anak buah. Jika ia berhasil menavigasi ini semua, bukan tak mungkin, Sumut benar-benar melangkah ke arah yang baru.
Namun jika gagal, bukan hanya nama Bobby yang dipertaruhkan—tapi juga harapan masyarakat atas perubahan. (**)
