Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa berhenti total setelah dana operasional senilai sekitar Rp 1 miliar hilang akibat dugaan penipuan digital atau phising.
Dana tersebut merupakan anggaran untuk dapur MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban.
Hilangnya dana ini membuat kegiatan dapur yang biasanya menyediakan makanan bergizi untuk ribuan anak sekolah tidak bisa lagi berjalan.
Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, membenarkan kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kelalaian dari pihak internal lembaga.
“Kami tidak bisa beroperasi karena dana terkuras oleh penipu. Jelas ini kelalaian dari Kepala SPPG,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Peristiwa bermula pada Kamis (31/10/2025) ketika Kepala SPPG berinisial MC menerima notifikasi dari sistem BNI Direct yang meminta pergantian kata sandi.
MC kemudian mengakses situs yang diyakini resmi dan berkomunikasi dengan seseorang yang mengaku sebagai petugas BNI.
Dalam percakapan itu, MC diminta memberikan data penting terkait rekening lembaga dengan alasan keamanan sistem.
Tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut, MC menuruti seluruh instruksi yang diberikan.
Tak lama kemudian, kontak tersebut tak bisa lagi dihubungi.
Saat diperiksa, saldo rekening yang sebelumnya berisi Rp 1 miliar kini hanya tersisa Rp 12 juta.
Hendrik mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai sebenarnya sudah memperingatkan MC agar tidak mudah percaya terhadap panggilan atau tautan mencurigakan, namun peringatan itu diabaikan.
Akibatnya, operasional dapur MBG terhenti total.
Tidak ada lagi pasokan bahan makanan dan seluruh kegiatan distribusi makanan untuk anak-anak sekolah dihentikan.
SPPG yang sebelumnya menjadi salah satu pelaksana utama program gizi nasional kini lumpuh karena kehilangan dana operasional sepenuhnya.
Hendrik menuturkan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus ini ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang kemudian mengarahkan mereka untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri.
Proses penyelidikan kini tengah berjalan, termasuk pemeriksaan internal terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Kami sudah melapor ke BGN dan meminta arahan. Untuk sementara dapur tidak beroperasi karena dana benar-benar habis. Kami masih menunggu hasil penyelidikan dan solusi dari pemerintah,” tutur Hendrik.
