MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Gelombang protes dari berbagai kementerian dan lembaga mencuat setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Mereka mengeluhkan dampaknya terhadap pelayanan publik, termasuk keterbatasan perjalanan dinas dan pengurangan kegiatan tatap muka.
Menanggapi keluhan ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengingatkan bahwa kebijakan serupa juga pernah diberlakukan saat pandemi COVID-19 di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
“Dulu waktu COVID-19, kita mengalami kesulitan luar biasa. Work from home saja bikin gaduh,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Pemangkasan Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
Said menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa tujuan. Pemangkasan ini disebutnya justru dialokasikan untuk program-program yang lebih berdampak langsung bagi rakyat.
“Dimana salahnya? Kalau anggarannya dialihkan untuk makan bergizi gratis, rehabilitasi fasilitas publik, dan percepatan swasembada pangan, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan,” ujarnya.
Ia juga menilai keluhan kementerian dan lembaga terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas maupun seminar tatap muka tidak seharusnya dibesar-besarkan.
“Itu kan rutinitas yang dari dulu jadi masalah. Justru kita harus bersyukur, karena kita selalu ingin belanja modal lebih besar daripada belanja barang,” tegasnya.
DPR Harus Jadi Contoh dalam Efisiensi Anggaran
Lebih jauh, Said menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dimulai dari DPR sendiri. Ia menyoroti kebiasaan boros yang masih sering terjadi di internal parlemen.
“Dari dulu saya sudah berteriak, DPR harus lebih dulu melakukan efisiensi sebelum menuntut pemerintah,” tegasnya.
Salah satu bentuk pemborosan yang ia kritik adalah penggunaan kertas dalam jumlah besar untuk mencetak materi rapat. Padahal, menurutnya, semua dokumen bisa diberikan dalam bentuk digital agar lebih hemat.
“Buku dicetak banyak-banyak, ruangan penuh dengan buku, tapi tidak dibaca lagi. Itu kan buang-buang anggaran,” sindirnya.
Meski demikian, Said memastikan bahwa efisiensi anggaran di internal DPR akan segera dibahas lebih lanjut oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.
“Di internal kami akan dilakukan efisiensi… itu ranahnya BURT,” pungkasnya.
Kebijakan pemangkasan anggaran ini jelas menimbulkan gejolak. Namun, pertanyaannya, apakah ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau ada agenda lain di baliknya? (**)
