MELIHAT INDONESIA, SOLO – Aura tegang menyelimuti Pengadilan Negeri (PN) Solo saat sidang perdana dua gugatan sensitif terhadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, digelar pada Kamis (24/4/2025). Namun, di tengah sorotan publik dan ruang sidang yang dipenuhi warga, sang tergugat utama justru absen.
Dua perkara yang diajukan ke meja hijau tersebut adalah gugatan wanprestasi atas proyek mobil Esemka dan gugatan perbuatan melawan hukum terkait ijazah Jokowi. Keduanya diproses di PN Solo dengan nomor perkara masing-masing 96/Pdt.G/2025/PN Skt dan 99/Pdt.G/2025/PN Skt.
Sidang pertama dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan perkara ijazah sebagai pembuka. Proses berlangsung terbuka untuk umum dan menarik minat warga Solo yang memenuhi ruang sidang sejak pagi.
Namun, kehadiran Jokowi yang dinanti-nanti publik urung terjadi. Ia hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, YB Irpan, yang memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadiran tersebut.
“Pak Jokowi saat ini masih di Jakarta. Barusan saya dengar, beliau mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo untuk melayat ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus,” kata Irpan kepada wartawan.
Irpan menyampaikan bahwa pihaknya telah mengantongi dua surat kuasa untuk menangani kedua perkara. Dalam persidangan, ia datang untuk mencermati materi gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat.
“Saat ini kami masih ingin melihat resume penggugat seperti apa. Kita masih akan pelajari,” tambahnya.
Sementara itu, suasana di luar ruang sidang memanas dengan berbagai spekulasi dan desakan moral agar Jokowi hadir secara langsung. Ketidakhadiran mantan Wali Kota Solo itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Penggugat kasus ijazah, yang namanya kini ramai diperbincangkan, menegaskan bahwa kehadiran Jokowi sangat krusial untuk membuktikan integritas pribadi dan jabatannya sebagai mantan kepala negara.
Namun, catatan Jokowi yang kerap tidak hadir dalam persoalan hukum pribadi di pengadilan kembali mencuat. Sidang ini hanya menjadi satu dari serangkaian kasus yang mempertemukan nama besar Jokowi di ruang pengadilan pasca lengser dari kursi RI-1.
Ketidakhadiran Jokowi bahkan memantik kritik dari sejumlah tokoh sipil dan warganet yang mempertanyakan sikap negarawan terhadap proses hukum yang tengah berjalan.
Sementara itu, isu ijazah dan Esemka kembali menyeruak ke ruang publik, menghidupkan kembali kontroversi yang telah bertahun-tahun menjadi bahan kritik oposisi.
Dari catatan media, gugatan soal ijazah mencuat setelah berbagai laporan mempertanyakan keabsahan dokumen akademik Jokowi yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Sedangkan proyek mobil Esemka, yang sempat dielu-elukan sebagai kebangkitan industri otomotif nasional, kembali disorot karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi publik sebagaimana dijanjikan.
Ketidakhadiran Jokowi kali ini tak hanya jadi bahan gunjingan politik, tapi juga membuka ruang spekulasi baru terkait komitmennya terhadap transparansi hukum.
Di sisi lain, Irpan tetap yakin bahwa proses ini akan berjalan dengan adil. “Kita hormati semua proses hukum. Kami akan ikuti jalannya sesuai dengan koridor peradilan,” katanya.
Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan dalam waktu dekat dengan agenda penyampaian tanggapan dari pihak tergugat terhadap pokok gugatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan berikutnya, atau kembali mewakilkan kuasa hukumnya.
Satu hal yang pasti, sidang ini bukan hanya soal ijazah atau Esemka—melainkan tentang akuntabilitas seorang mantan presiden terhadap rakyat dan hukum. (**)
