MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajarannya di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di acara peluncuran Govtech bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Pada kesempatan itu, Jokowi meminta mereka untuk berhenti membuat aplikasi baru. Ia menyebut ada satu kementerian yang memiliki 5.000 aplikasi.
Hal itu diungkap saat Jokowi bertanya kepada hadirin apakah ada perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hadir.
“Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhenti lah bikin platform-platform baru, stop,” ujar Jokowi.
Pasalnya, sudah ada 27 ribu aplikasi baik itu milik kementerian, lembaga, hingga Pemda yang tak saling terintegrasi dan kerja sendiri-sendiri. Jokowi menyebut tahun ini, anggaran untuk bikin aplikasi dan platform baru sekitar Rp 6,2 triliun.
“Tahun ini saja pas kita cek pas bikin anggaran ada Rp 6,2 T yang akan dipakai untuk membikin aplikasi dan platform baru,” lanjutnya.
Jokowi menambahkan aplikasi dibentuk dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat birokrasi masyarakat. Namun, bila tak terintegrasi, esensi mempermudah dan mempercepat jadi terhambat.
“Tapi bagaimana bisa lebih mudah kalau di kementrian dan di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, ini ada kurang lebih 27 ribu aplikasi, 27 ribu platform yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri,” tandasnya
