MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI menggelar rapat revisi RUU TNI di Hotel Fairmont, hotel bintang lima di tengah kebijakan evisiensi anggaran.
Padahal rapat bisa dilakukan di gedung pemerintah yang tak memerlukan biaya tinggi. Apalagi hotelnya hanya berjarak dua kilometer dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang turut mengkritik kegiatan tersebut.
Ketua Umum PPI Jepang di Tokyo, Prima Gandhi menyatakan ini menjadi preseden buruk bagi pemerintah dan DPR di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.
“Harusnya seluruh Kementerian dan anggota DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan Presiden Prabowo dengan aksi nyata jangan hanya dengan kata-kata,” ucap Prima dalam keterangan pers yang diterima Minggu (16/3/2025).
Sisi lain, PPI Jepang sebagai organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Jepang, mengkritik hal yang lebih substansial, revisi.
Menurutnya, revisi RUU TNI dapat berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan sipil dan HAM.
“Kami rasa RUU ini akan berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia melalaui potensi pengembalian dwifungsi TNI melalui perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif,” tutur Prima.
Secara khusus, PPI Jepang mendukung langkah KontraS dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta. (*)
