Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Blora Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Azana Garden Hill Resort Blora, Kamis (18/12/2025) tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengusung tema “Sesarengan Mbangun Blora, Sinergi Pengawasan oleh APIP untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Larwasda dibuka langsung oleh Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, serta diikuti seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Blora. Hadir sebagai narasumber Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Zainul Ulum, SP, dan Korwas Bidang Program, Pelaporan, dan Pembinaan APIP BPKP Jawa Tengah Ratna Wiji Hastuti.
Dalam sambutannya, Bupati Blora menegaskan peran strategis pengawasan sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah penyimpangan serta mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.
“Pengawasan daerah memiliki peran yang sangat strategis. Pengawasan bukan hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai early warning system untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, pengawasan tidak semata-mata mencari kesalahan, tetapi mendorong perbaikan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi APIP dan perangkat daerah agar setiap program pembangunan tepat sasaran. “Dengan pengawasan yang kuat, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sejalan dengan peringatan Hakordia, Bupati menegaskan komitmen Pemkab Blora dalam pencegahan korupsi melalui penguatan integritas ASN, penerapan SPIP, manajemen risiko, serta reformasi birokrasi berkelanjutan. Pengawasan ke depan diharapkan semakin inovatif, berbasis risiko, dan memanfaatkan teknologi informasi.
Sementara itu, Ratna Wiji Hastuti menegaskan bahwa APIP kini berperan sebagai mitra strategis dan penasihat terpercaya bagi OPD.
“APIP adalah strategic partner dan trusted advisor. Peran APIP bukan mencari kesalahan, tetapi membantu OPD melalui fungsi early warning agar potensi masalah dapat dicegah sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten Blora Irfan Agustian Iswandaru memaparkan bahwa dari 101 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2024 dengan 569 temuan dan rekomendasi, sebanyak 343 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti, sementara 266 rekomendasi masih dalam proses. Sebanyak 24 OPD dan 14 kecamatan telah menuntaskan tindak lanjut 100 persen.
Sebagai bentuk apresiasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora memberikan nominasi kepada OPD, kecamatan, dan desa tercepat dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan Tahun 2024.
