Pro dan kontra dalam pengambilan kebijakan publik memang menjadi hal yang lumrah. Hal tersebut tentu menjadi sebuh tantangan bagi seorang pemimpin untuk mempertahankan komitmen bagi tim pro dan memberi pengertian serta bukti kepada mereka yang kontra. Hal itulah yang kini sedang dialami oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pramono menegaskan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan langkah strategis dan tidak bisa ditunda lagi dalam upaya penanggulangan banjir di ibu kota.
Sungai Ciliwung, yang menyumbang sekitar 40% terhadap banjir di Jakarta, menjadi titik krusial dalam sistem pengendalian air.
Pramono menyadari bahwa proyek ini bukan tanpa hambatan, mengingat normalisasi kerap menuai pro dan kontra dari masyarakat, terutama terkait isu pembebasan lahan dan relokasi warga.
Salah satu tantangan terbesar ialah fenomena warga yang telah direlokasi ke rumah susun namun kembali lagi ke bantaran sungai. Hal ini tidak hanya memperlambat proses normalisasi, tetapi juga menunjukkan perlunya pendekatan sosial yang lebih komprehensif dalam penanganan permukiman kumuh.
Pramono menyebut, pembebasan lahan untuk proyek ini akan dilakukan di dua kelurahan dengan total area sekitar 67.270 meter persegi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 344 Tahun 2025. Ia juga telah menandatangani empat penetapan lokasi (penlok) sebagai dasar hukum percepatan proyek.
Pramono menggarisbawahi bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Jakarta lebih tangguh menghadapi perubahan iklim, cuaca ekstrem, dan urbanisasi yang pesat.
Dengan normalisasi sungai, daya tampung aliran air akan meningkat, risiko banjir bisa ditekan, dan kualitas lingkungan di sekitar bantaran sungai juga akan membaik.
Keputusan untuk melanjutkan normalisasi Ciliwung juga mencerminkan keberlanjutan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang sempat terhenti. Hal ini menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan lintas kepemimpinan dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan publik.
Dukungan dari warga dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan proyek ini tidak hanya berhasil di atas kertas, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat Jakarta.
