71

MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Empat orang penegak hukum kini harus duduk di kursi pesakitan usai terungkap dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara besar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kejaksaan Agung RI menetapkan keempatnya sebagai tersangka atas keterlibatan dalam perkara manipulasi hukum menyangkut kasus ekspor crude palm oil (CPO) oleh tiga raksasa korporasi sawit: Permata Hijau Grup, Wilmar Grup, dan Musim Mas Grup.

Nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka bukan orang sembarangan. Di antaranya adalah WG yang menjabat Panitera Muda Perdata di PN Jakarta Utara, MS dan AR yang merupakan advokat, serta MAN yang menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa para tersangka diduga kuat bermain di balik layar guna mempengaruhi jalannya sidang perkara korupsi ekspor CPO yang sempat mengguncang publik tahun lalu.

“Tim kami sudah melakukan penggeledahan intensif di lima titik strategis yang tersebar di Jakarta,” ujar Qohar dalam konferensi pers pada Sabtu malam (12/4).

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti yang nilainya mencapai miliaran rupiah, termasuk uang tunai lintas mata uang dan sejumlah kendaraan mewah kelas atas.

Di rumah WG, tim menemukan SGD 40.000, USD 5.700, 200 Yuan, serta Rp 10,8 juta. Di dalam mobil pribadinya, ditemukan lagi SGD 3.400, USD 600 dan uang tunai Rp 11,1 juta.

Sementara dari rumah advokat AR, penyidik menyita uang tunai Rp 136,9 juta serta tiga mobil super mewah: Ferrari Spider, Nissan GT-R, dan Mercedes Benz.

Namun pengungkapan yang paling menggegerkan ditemukan di tas milik MAN, Ketua PN Jakarta Selatan. Di dalamnya terdapat amplop cokelat berisi 65 lembar uang pecahan SGD 1.000 serta amplop putih berisi 72 lembar pecahan USD 100.

Lebih lanjut, dari dompet milik MAN, tim menemukan kombinasi mata uang asing dan rupiah yang mencengangkan, mulai dari ringgit Malaysia, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, hingga ratusan lembar pecahan Rp 100.000.

Barang bukti ini diduga merupakan hasil suap yang diterima sebagai imbalan untuk memanipulasi proses hukum dalam kasus korporasi CPO tersebut.

Pihak Kejaksaan menyebut bahwa pemberian suap tersebut bertujuan untuk memuluskan perkara para terdakwa korporasi agar lepas dari jerat hukuman berat.

Penyidik menduga keempat tersangka secara aktif berperan dalam menyusun strategi agar perkara berjalan sesuai kehendak para pemberi suap.

Keterlibatan seorang Ketua PN dalam kasus ini menjadi sorotan utama, karena mencoreng kredibilitas lembaga peradilan yang selama ini digadang sebagai benteng terakhir keadilan.

Kejagung menyatakan masih terus mendalami kemungkinan adanya aktor-aktor lain yang terlibat, termasuk pihak-pihak dari perusahaan sawit pemberi fasilitas ekspor.

“Proses penyidikan masih berjalan. Tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru,” lanjut Qohar.

Sementara itu, publik mengecam keras kejadian ini sebagai bentuk nyata kerusakan sistem peradilan akibat uang dan kekuasaan yang bermain di balik layar.

Lembaga antikorupsi dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak agar pengusutan kasus ini dibuka selebar-lebarnya tanpa kompromi, bahkan jika melibatkan petinggi lembaga hukum lainnya.

Keterlibatan para aparat hukum dalam skandal suap ini juga dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

Apalagi, kasus ini berkaitan erat dengan praktik bisnis ekspor sawit, yang kerap kali menjadi sumber konflik hukum, politik, dan ekonomi di tanah air.

Kejagung menjamin bahwa seluruh proses hukum akan dilakukan secara transparan dan independen tanpa pandang bulu, termasuk bila ada nama besar lainnya yang terseret.

Kini, publik menanti langkah tegas Kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini dan memberi efek jera bagi para mafia hukum yang selama ini bercokol di ruang-ruang pengadilan.

Pemeriksaan lanjutan dan pemanggilan sejumlah saksi dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu dekat guna menelusuri aliran uang dan komunikasi antar tersangka.

Kejagung menutup pernyataannya dengan satu kalimat tegas: “Kami tidak akan berhenti sebelum semua yang terlibat dalam kejahatan ini dipertanggungjawabkan di depan hukum.” (**)