MELIHAT INDONESIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2025 sudah mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun.
“Terjadi defisit Rp31,2 triliun. Untuk posisi akhir Februari atau ini sebesar 0,13 dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).
Bendahara negara menyatakan, defisit sebesar Rp31,2 triliun itu nilainya masih dalam target dari postur APBN 2025 yaitu sebesar Rp616,2 triliun.
Sri Mulyani umumkan kinerja APBN di tengah isu pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih, setelah Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 2025.
Selain Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dikabarkan juga akan mengundurkan dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.
Informasi yang beredar, Sri Mulyani tidak sepaham dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait rencana pertumbuhan ekonomi.
Bappenas ingin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen, sebagaimana janji Prabowo dalam kampanye Pilpres.
Sementara, menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi yang realistis adalah di angka 5 persen.
Di sisi lain, ruwetnya budgeting seiring dengan pemangkasan anggaran dan hal lainnya disebut membuat Sri Mulyani gelisah, sehingga memicu mundur dari kabinet.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan santai menanggapi rumor tentang keinginannya mundur dari Kabinet Merah Putih.
Saat ditanya media tentang isu pengunduran dirinya sebagai Menkeu, Sri Mulyani hanya tersenyum.
Sri Mulyani memberikan respons tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Sri Mulyani bertemu Prabowo selama dua jam, tiba di Istana pada Rabu, (12/3/2025) pukul 17.14 WIB dan meninggalkan lokasi pada 19.14 WIB.
Saat ditanya mengenai agenda pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani mengaku hanya memberikan laporan.
Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.
“Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.
Sementara, ihwal mundurnya Airlangga Hartarto terkait dengan ia tak lagi mendapat sokongan penuh dari partai yang pernah dipimpinnya, Golkar. (*)
