Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan paket kebijakan baru untuk meredam keresahan publik akibat lonjakan biaya hidup. Dalam pidatonya pada Rabu (23/7/2025), Anwar menyatakan seluruh warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai langsung (BLT) satu kali sebesar RM 100 atau setara Rp 385.000, yang akan dicairkan pada 31 Agustus, bertepatan dengan Hari Nasional Malaysia.
Langkah ini diambil menjelang aksi unjuk rasa besar yang direncanakan terjadi Sabtu (26/7) di Kuala Lumpur, dengan tuntutan agar Anwar mundur karena kenaikan harga dan kegagalan menepati janji reformasi. Polisi memperkirakan 10.000 hingga 15.000 orang akan hadir dalam demonstrasi yang diinisiasi partai oposisi.
Pemerintah Malaysia mengalokasikan total RM 15 miliar untuk bantuan tunai tahun ini, naik dari anggaran sebelumnya sebesar RM 13 miliar. Selain BLT, Anwar juga mengumumkan subsidi bahan bakar RON95 akan diturunkan dari RM 2,05 menjadi RM 1,99 per liter mulai September. Namun, warga negara asing tetap harus membayar harga pasar, dan belum ada kejelasan mengenai rincian teknis implementasi perubahan subsidi ini.
Anwar menegaskan subsidi ditujukan kepada rakyat, bukan kelompok kaya, sesuai rencana rasionalisasi subsidi yang awalnya menargetkan pemotongan untuk 15% penduduk berpendapatan tertinggi. Namun, kekhawatiran muncul dari kelas menengah yang merasa terancam masuk dalam kategori tersebut, meski mereka juga terdampak kenaikan harga.
Kritikus menilai kebijakan pemerintah cenderung membebankan biaya pada konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Meski inflasi menurun, harga makanan dan minuman masih naik 2,1% dibanding tahun sebelumnya, memperkuat keresahan publik.
Anwar menjanjikan akan meluncurkan bantuan tambahan untuk masyarakat miskin pada Kamis (24/7), dan mengumumkan hari libur nasional tambahan pada 15 September untuk memperpanjang akhir pekan Hari Malaysia.
Di sisi lain, para ekonom memperingatkan kebijakan BLT dan subsidi BBM bisa membebani fiskal negara. Fitch Ratings menyebut rasionalisasi subsidi yang lambat berisiko menggagalkan target defisit fiskal Malaysia yang ditetapkan 3% pada 2028. Utang publik Malaysia diperkirakan tetap tinggi, di kisaran 76,5% dari PDB tahun ini.
