Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mendesak pemerintah tidak saling melempar tanggung jawab terkait penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan persoalan ini bermula dari pemutakhiran data oleh Kementerian Sosial (Kemensos), namun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan sebagai pengguna data juga harus ikut bertanggung jawab.
Menurut Zainul, BPJS memiliki data detail peserta, termasuk sekitar 120 ribu pasien katastropik.
Jika data pembanding itu sejak awal disinkronkan dengan Kemensos, proses penonaktifan bisa dilakukan lebih hati-hati.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus di rumah sakit selama masa transisi tiga bulan agar verifikasi dan reaktivasi bisa dilakukan langsung tanpa membebani pasien dengan birokrasi berjenjang.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan percepatan reaktivasi bagi peserta PBI dengan penyakit katastropik.
Sebanyak 106 ribu peserta yang sempat dinonaktifkan kini telah direaktivasi otomatis agar pengobatan tidak terputus. Kebijakan ini menjadi respons atas dampak pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem baru pengganti DTKS.
Gus Ipul menegaskan, meski DTSEN masih disempurnakan, pembaruan data penting agar bantuan sosial tepat sasaran.
Pemerintah berkoordinasi dengan Kemendagri dan pemda untuk memperbarui data setiap tiga bulan guna memastikan PBI dan bansos benar-benar menyasar kelompok miskin dan rentan.
