JAKARTA – Mobilisasi aparat desa untuk pemilu merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang pernah dipraktikkan rezim Orde Baru (Orba). Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) melihat hal tersebut seusai sinyal dukungan aparat desa terhadap salah satu calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Puskapol UI, Hurriyah, menilai bahwa upaya sejenis yang dilakukan saat ini bisa mengancam demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Menurutnya yang terjadi saat ini adalah momen kemunduran dari demokrasi yang sudah terwujud.
“Kerugian terbesarnya tentu saja pada erosi demokrasi kita. Kita sudah jelang 2024, bukannya menjadi momentum demokrasi kita semakin terkonsolidasi, tapi justru malah setback, balik lagi ke era otoritarian,” kata Hurriyah ketika dihubungi, Senin (20/11/2023).
Menurutnya, di era Orde Baru pemerintahan di tangan Soeharto juga bersifat “monoloyalitas” dengan mobilisasi aparat negara. Bukan hanya aparat keamanan, aparat desa pun menjadi salah satu unsur penting untuk dimobilisasi.
Sebab meskipun kepala desa dan aparatur desa memerintah di satuan terkecil, membuatnya tidak dapat disepelekan. Sebab, aparatur desa punya kedekatan dengan rakyat di akar rumput.
“Itu kan berdampak serius pada kekuasaan yang sentralistik dan menjadi sangat hegemonik. Dia bisa mempengaruhi, menjangkau, hampir semua institusi politik dan pemerintahan,” kata Hurriyah.
Dengan tangan-tangan yang menjamah sampai tingkat terkecil pemerintahan, rezim Orde Baru bisa melanggengkan kekuasaannya dengan digdaya.
“Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kemudian demokrasi kita yang hari ini posisinya menurut para sarjana politik dan berbagai lembaga pengindeks demokrasi sudah mengalami backsliding, penurunan gitu ya, mengalami erosi justru menjadi semakin parah,” ungkap Hurriyah.
Ia menilai, upaya ini terlihat sedang dilakukan Presiden Joko Widodo yang ingin menjaga kepentingannya melalui Gibran.
Hurriyah mengatakan, sinyal dukungan yang diberikan ribuan aparat desa itu tak datang tiba-tiba. Fenomena itu harus dibaca melalui serangkaian pertemuan antara organisasi perangkat desa dengan Jokowi.
Misalnya, dalam hal membahas aspirasi-aspirasi desa yang dapat dijadikan kebijakan populis penguasa seperti kenaikan dana desa. Fenomena itu pun, menurut Hurriyah, tak bisa dilepaskan dari manuver Jokowi yang aktif menemui organisasi relawan jelang akhir masa jabatannya.
Sebelumnya diberitakan, organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sinyal itu terlihat ketika mereka menggelar acara bertajuk “Silaturahmi Nasional Desa 2023” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023), yang dihadiri oleh Gibran.
Aura dukungan perangkat desa kepada Prabowo-Gibran sangat terasa karena beberapa di antara mereka mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut capres-cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. (*)
