MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Polemik mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan pemerintah mulai mencuat ke permukaan, memicu perdebatan sengit di kalangan para politisi. Kenaikan tarif PPN yang akan berlaku pada tahun 2025 menjadi salah satu isu yang hangat diperbincangkan. Keputusan ini berakar pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang ditetapkan selama periode DPR 2019-2024. Namun, wacana kenaikan ini kini mendapat respons yang cukup keras, terutama dari pihak PDI Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya terlibat langsung dalam pembahasan dan pengesahan UU HPP.
Wihadi Wiyanto Soroti Sikap PDIP
Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyebutkan bahwa wacana kenaikan PPN 12 persen sebenarnya merupakan usulan yang berasal dari PDIP. Menurut Wihadi, keputusan tentang kenaikan PPN ini adalah bagian dari produk legislasi yang dibentuk oleh DPR pada periode sebelumnya, dengan PDIP sebagai salah satu pihak yang menginisiasi perubahan tersebut. “Kenaikan PPN 12 persen itu adalah keputusan dari UU Tahun 2021, yang menjadi 11 persen pada 2022 dan 12 persen hingga 2025. Dan itu diinisiasi oleh PDIP,” ujar Wihadi, dalam keterangannya yang disampaikan pada Minggu (22/12).
Wihadi menambahkan, sikap PDIP yang kini meminta penundaan penerapan kenaikan PPN ini sangat bertolak belakang dengan peran mereka dalam pembahasan dan pengesahan Undang-Undang HPP. “Panja pembahasan kenaikan PPN dipimpin oleh PDIP. Jadi sangat ironis kalau sekarang PDIP meminta penundaan kenaikan PPN, itu justru akan menyudutkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo,” kata Wihadi.
Presiden Prabowo Menjaga Daya Beli Masyarakat
Wihadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah mencermati kebijakan ini dengan sangat hati-hati untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Salah satu langkah yang diambil Presiden adalah menerapkan kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah. “Pemikiran Pak Prabowo ini sangat bijaksana, agar daya beli kalangan menengah ke bawah tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi,” jelas Wihadi.
Menurut Wihadi, upaya Prabowo ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Dia mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak mengaitkan kenaikan PPN dengan pemerintahannya. “Kenaikan PPN ini bukanlah keputusan dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini adalah produk dari DPR yang pada saat itu diinisiasi oleh PDIP,” tegasnya.
Rahayu Saraswati Buka Suara tentang Ketidakjelasan PDIP
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati, juga angkat bicara terkait sikap PDIP terhadap rencana kenaikan PPN 12 persen. Saraswati mengungkapkan kekesalannya melihat PDIP yang kini menentang kenaikan PPN, padahal mereka adalah bagian dari pihak yang merumuskan Undang-Undang HPP. “Saat itu mereka yang jadi ketua panja yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau sekarang menolak, kenapa tidak saat mereka memimpin pembahasan?” kata Saraswati dengan nada heran.
Menurut Saraswati, situasi ini membuat banyak anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan UU HPP merasa bingung dan terkekeh. “Kami hanya bisa senyum dan geleng-geleng kepala melihat sikap mereka. Padahal mereka yang menjadi ketua panja waktu itu,” tuturnya, menunjukkan ketidaksesuaian sikap PDIP terhadap kebijakan yang sebelumnya mereka dukung.
Kritik PDIP Terhadap PPN 12 Persen
PDIP, melalui pernyataan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka, telah mengajukan permintaan untuk menunda kenaikan PPN dalam rapat paripurna DPR pada 5 Desember lalu. Rieke meminta Presiden Prabowo untuk meninjau ulang rencana kenaikan tarif PPN ini, mengingat dampak yang mungkin timbul pada sektor-sektor tertentu di ekonomi Indonesia. “Saya merekomendasikan untuk mendukung Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen,” kata Rieke dalam rapat tersebut.
Selain itu, Ketua DPR Puan Maharani juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi dampak buruk dari kenaikan PPN, terutama bagi industri manufaktur, UMKM, dan sektor padat karya. Puan berpendapat bahwa kenaikan PPN ini bisa menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi memperlambat roda perekonomian. “Pada akhirnya, hal ini bisa memperlambat roda ekonomi di sektor riil dan memicu gelombang PHK di masa depan,” ujarnya.
Kritik Terhadap Ketidaksesuaian Sikap PDIP
Dalam pandangan banyak pihak, sikap PDIP yang menentang kenaikan PPN 12 persen kini semakin mengundang sorotan. Banyak yang mempertanyakan konsistensi partai tersebut, mengingat mereka terlibat langsung dalam pembuatan UU yang mengatur kenaikan tarif PPN. Gerindra, yang kini mendukung pemerintahan Prabowo, melihat sikap PDIP sebagai langkah yang membingungkan dan bisa merusak kredibilitas politik mereka.
“PDI Perjuangan seharusnya tidak hanya bermain di media sosial atau membuat statement yang berisiko menggiring opini publik yang tidak tepat. Jika ingin mendukung pemerintah, lakukan dengan cara yang lebih konstruktif. Namun, jika ingin beroposisi, itu adalah hak mereka,” ujar Wihadi, menanggapi sikap PDIP yang semakin tak terduga.
Menilai Dampak Sosial dan Ekonomi Kenaikan PPN
Kenaikan PPN ini tentunya akan berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sektor konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia, kemungkinan akan terpengaruh oleh kenaikan tarif ini. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kenaikan ini bisa memperburuk daya beli mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Namun, bagi kalangan atas dan industri barang mewah, kenaikan PPN ini mungkin tidak terlalu terasa. Pemerintah pun menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memperbaiki defisit anggaran negara dan meningkatkan penerimaan pajak, yang pada gilirannya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lain yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
Tantangan yang Dihadapi Pemerintah
Di tengah dinamika ini, pemerintah harus berhati-hati dalam menghadapi pro dan kontra terkait kebijakan ini. Meskipun diatur dalam UU yang sudah disahkan, implementasi kenaikan PPN tetap bisa menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik maupun sosial ekonomi. Sebagai presiden yang baru dilantik, Prabowo perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menambah beban bagi masyarakat, namun tetap mampu menjaga kestabilan ekonomi negara.
Dengan berbagai tantangan yang ada, kedepannya, pemerintah harus lebih bijak dalam menjelaskan alasan dan tujuan di balik keputusan kenaikan PPN ini, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah juga perlu membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut dengan partai politik lainnya dan sektor-sektor terkait, agar kebijakan ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat. (**)
