MELIHAT INDONSIA, SEMARANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik kegagalan pembangunan di Jateng yang merugikan masyarakat pesisir.
Direktur Walhi Jateng, Fahmi Bastian menjelaskan, selama ini pembangunan tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah.
Menurut data, lebih dari seribu desa pesisir di Indonesia telah tenggelam pada tahun 2020, dan Jateng menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 109 desa.
Ke depan diprediksi kasus di Jateng akan bertambah dengan melihat kondisi desa-desa pesisir saat ini. Desa seperti Timbulsloko, Bedono, dan Sriwulan di Demak kini telah berubah menjadi rawa-rawa atau bahkan lautan.
Dia mengatakan, pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang-Demak (TTLSD), reklamasi, pembangunan kawasan industri, dan penambangan pasir laut turut memperburuk situasi.
“Kami bukannya anti pembangunan, tapi kami melihat kebijakan pemerintah yang katanya membangun untuk menyejahterakan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem pesisir, faktanya bertolak belakang dengan dampak yang dihasilkan,” kritik Fahmi, Jumat (24/1/2025).
“Laut dan pesisir hanya dilihat sebagai komoditas yang menguntungkan investor, meminggirkan dan memiskinkan masyarakat pesisir, dan malah merusak terumbu karang tempat rumah ikan, dan menghabisi hutan-hutan mangrove yang selama ini menjadi benteng pesisirnya Jateng,” imbuhnya.
Fahmi menuturkan, krisis lingkungan di pesisir Jawa Tengah semakin mendesak dan darurat. Desa-desa tenggelam, ekosistem rusak, dan mata pencaharian masyarakat terancam.
Kondisi-kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai dampak perubahan iklim, lebih dari itu harus di lihat sebagai krisis iklim yang diperparah dengan berbagai kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan pesisir, dan kemaslahatan masyarakat. (*)
