MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Promosi pangkat dalam tubuh militer biasanya menjadi simbol penghargaan atas dedikasi dan prestasi. Namun, lain halnya dengan kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya, yang justru menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Dari Mayor menjadi Letnan Kolonel, perjalanan kariernya seolah melesat dengan kecepatan yang tidak biasa.
Sebagai Sekretaris Kabinet, jabatan sipil yang berada di lingkaran elite pemerintahan, posisi Teddy semestinya terpisah dari dinamika struktural TNI. Namun, pengangkatannya sebagai Letkol justru menciptakan preseden baru yang memunculkan kekhawatiran mengenai batas tegas antara sipil dan militer dalam pemerintahan.
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa promosi ini sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme internal TNI. Ia menyebut kenaikan pangkat Teddy berlandaskan keputusan Panglima TNI, serta mempertimbangkan faktor-faktor administratif yang telah ditetapkan.
Namun, pernyataan ini tidak serta-merta meredam kritik. Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengecam kebijakan ini dan menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, seseorang yang menduduki jabatan sipil seharusnya nonaktif dari dinas kemiliteran agar tidak terjadi konflik kepentingan.
Ardi juga mempertanyakan apakah Teddy memenuhi kriteria yang diatur dalam UU TNI mengenai jabatan sipil yang boleh dipegang oleh perwira aktif. “Kalau memang diizinkan, seharusnya transparan. Jika tidak, ini menjadi indikasi bahwa ada mekanisme yang dilangkahi,” ujarnya.
Kenaikan pangkat yang terkesan istimewa ini juga memicu kekhawatiran di kalangan prajurit. Banyak yang mempertanyakan apakah penghargaan serupa akan diberikan kepada mereka yang bertugas di garis depan pertahanan negara. Isu meritokrasi pun mencuat, menyoroti perlakuan berbeda dalam proses promosi di tubuh militer.
Sementara itu, TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR, menilai kenaikan pangkat Teddy tidak sesuai dengan aturan umum. Ia mengingatkan bahwa kenaikan pangkat militer biasanya terjadi dua kali dalam setahun, kecuali bagi perwira tinggi yang memiliki urgensi tertentu.
“Jika ini adalah kenaikan pangkat istimewa, maka harus dijelaskan apakah ini berlaku untuk semua prajurit atau hanya untuk individu tertentu,” tegasnya. Pernyataannya menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam kebijakan militer, terutama ketika menyangkut figur yang berada dalam lingkup pemerintahan.
Di sisi lain, rekam jejak Teddy di militer memang tidak bisa dianggap remeh. Lulusan Akademi Militer 2011 ini telah mengemban berbagai tugas strategis, mulai dari ajudan Presiden Joko Widodo hingga ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelum menjadi Seskab, ia menjabat sebagai Wakil Komandan Yonif Para Raider 328.
Pendukungnya melihat kenaikan pangkat ini sebagai bentuk pengakuan atas loyalitas dan kontribusinya. Namun, kritik yang berkembang justru menyoroti aspek kepatutan dan batasan antara ranah sipil dan militer.
Publik juga mempertanyakan implikasi dari keputusan ini dalam konteks pemerintahan yang bersih dan transparan. Beberapa kalangan menilai bahwa mengaburkan batas antara jabatan sipil dan militer bisa berisiko bagi demokrasi.
Dalam lanskap politik Indonesia, isu serupa bukanlah hal baru. Keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil telah menjadi perdebatan panjang sejak era reformasi. Kasus Teddy Indra Wijaya kini kembali menghidupkan diskursus lama: sejauh mana perwira aktif boleh terlibat dalam pemerintahan tanpa mencederai profesionalisme TNI?
Keputusan ini bisa menjadi titik balik dalam relasi sipil-militer di Indonesia. Jika tidak dijelaskan dengan transparan, dampaknya bukan hanya pada kredibilitas institusi militer, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap mekanisme pemerintahan.
Saat ini, bola panas ada di tangan pemerintah dan TNI. Masyarakat menanti kejelasan, apakah ini adalah bagian dari kebijakan yang adil dan proporsional, atau sekadar pengecualian yang bisa menciptakan preseden baru di masa mendatang. (**)
