MELIHAT INDONESIA, BANDUNG – Pembukaan lahan di area perkebunan teh PTPN VIII, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang diklaim sebagai area wisata camping ground ini justru memicu polemik, terutama karena lokasinya yang berdekatan dengan kawasan Gunung Tangkuban Parahu.
Satpol PP Jawa Barat sudah turun tangan dan menyegel proyek tersebut. Namun, dampak dari pembukaan lahan ini masih menjadi perdebatan sengit. Apakah wisata alam yang dikembangkan di area hijau justru berujung menjadi bencana bagi lingkungan?
Izin Bermasalah, Ancaman Nyata
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut menyoroti kasus ini. Menurutnya, persoalan bukan hanya soal izin, tetapi lebih pada dampak jangka panjang terhadap lingkungan.
“Saya lihat dari sisi normatifnya memang ada izin. Tapi kalau nanti terjadi bencana, izin atau tidak izin tetap tidak bisa membendung dampaknya,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Minggu (30/3/2025) malam.
Ia menegaskan bahwa faktor utama yang harus dipikirkan adalah ancaman terhadap lingkungan. Perbukitan yang dibuka untuk wisata berisiko menimbulkan longsor, banjir, hingga perubahan suhu yang signifikan di daerah sekitarnya.
Kajian Ilmiah atau Sekadar Formalitas?
Dedi mengusulkan pembentukan tim pakar independen untuk mengkaji proyek-proyek wisata yang dilakukan di daerah puncak dan perbukitan. Kajian ini diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi berbasis ilmiah bagi dinas terkait.
“Jangan saya yang menyimpulkan, biar pakar yang menilai apakah ini berbahaya atau tidak. Jika hasilnya menunjukkan ada risiko besar, maka itu harus menjadi pertimbangan serius,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini banyak proyek wisata yang dibangun tanpa kajian lingkungan yang matang. Alhasil, ketika bencana terjadi, sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab.
Ancaman Nyata di Balik Wisata Alam
Dari hasil pantauan di lapangan, Dedi menemukan bahwa area camping ground yang tengah dibangun di Parongpong sudah mengalami pembetonan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut akan berdampak besar pada ekosistem di sekitarnya.
Perbukitan yang seharusnya menjadi penyangga air hujan justru dialihfungsikan untuk kepentingan bisnis. Jika hal ini dibiarkan, risiko erosi dan longsor akan semakin tinggi, apalagi di musim penghujan.
“Saya tidak ingin menghambat dunia usaha, tapi ada batasan yang harus dipatuhi. Jangan sampai kita hanya melihat keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat luas,” kata Dedi menutup pernyataannya.
Saat ini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah berikutnya. Apakah proyek ini akan tetap berjalan dengan berbagai kompromi, atau justru dihentikan demi menjaga keseimbangan lingkungan? (**)
