Rapat kerja antara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Komisi VII DPR RI diwarnai sorotan terkait ketidaksesuaian data anggaran. DPR menilai terdapat ketimpangan sekaligus ketidakakuratan dalam paparan yang disampaikan.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa persoalan bukan pada pentingnya promosi, melainkan pada perhitungan anggaran yang tidak sinkron.
“Semua orang di ruangan ini tidak ada yang mengatakan pemasaran dan promosi tidak penting. Tapi ketidakseimbangan anggaran ini sebetulnya yang disoal temen-temen. Saya nggak tahu kalau deputi-deputi ditanya ini kalau di depan ibu tidak jawab juga, kita nggak enak juga tanya,” kata Saleh.
Ia juga menyoroti perbedaan angka dalam rincian anggaran event yang dinilai tidak sesuai dengan total yang tercantum.
“Memperkuat citra Indonesia untuk memperkuat sebagai destinasi kelas dunia ada 19 event, target wisman 5 ribu-6 ribu, tapi anggaran Rp23 miliar. Kemudian juga ada kualitas dan kuantitas event nasional juga begitu Rp37 miliar, sampai ke ujung, pengembangan strategis ada 20 event anggaran besar Rp42 miliar. Totalnya berapa Rp150 miliar, kalau kita kembali ke halaman 4, dia anggarannya cuman Rp144 miliar yang baru dipakai, ada sih sebetulnya yang realisasinya sudah Rp19 miliar untuk 9 event, kalau saya hitung anggaran seperti tidak akurat,” tambahnya.
Saleh menekankan bahwa perbedaan angka tersebut tidak bisa dibiarkan dalam pembahasan keuangan negara.
“Kalau Ibu bikin paparan gini, anggarannya harus sama dengan jumlah di sini dengan jumlah di halaman 4. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya. Ini kan tidak tepat, tidak sesuai, tidak sama jumlahnya. Tidak boleh ada sedikit pun anggaran keuangan negara yang dibahas di rapat yang hilang,” ungkap Saleh.
Ia pun meminta penjelasan lebih rinci sebagai bahan evaluasi.
“Dan ini sudah tidak tepat dari pemasarannya, salah hitungannya, dari event, salah hitungannya, belum yang kecil-kecil, salah juga hitungannya. Kami mohon diperjelas sehingga menjadi bahan evaluasi kita semua,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Widi menyebut ketimpangan terjadi karena keterbatasan anggaran, terutama untuk promosi yang masih kalah dibanding negara lain.
“Jadi, mengenai postur anggaran yang tidak imbang, Bapak, pemasaran dan event emang besar; anggaran promosi RI paling besar. Menurut kami, masih kurang kalau dibandingkan dengan negara lain, seperti di Singapura US$25 per akuisisi, Thailand US$4,4, Malaysia US$3,2, sementara Indonesia US$0,8. Kalau ingin kompetitif dengan negara lain tentu promosi kita harus menyamakan atau setara,” jawab Widi.
Ia juga mengakui total anggaran Kemenpar saat ini belum ideal dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Memang belum ideal, Bapak, jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya: pernah sampai Rp5 triliun, pernah juga Rp3,1 triliun. Kami hanya memiliki Rp1,46 triliun, tapi IQ kami untuk mendatangkan wisatawan dan devisa. Untuk meningkatkan devisa harus banyak wisatawan yang datang ke Indonesia,” jelasnya.
