Sudah menjadi rahasia umum jika pertumbuhan ekonomi saat ini sedang melemah. Hal tersebut dibuktikan lewat data terkini, dimana di kuartal I tahun 2025 ini cuma tumbuh 4,87%, tidak menyentuh angka 5%. Padahal sebelumnya pertumbuhan ekonomi RI stabil dia angka 5% lebih.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia hanya berada satu tingkat di bawah Vietnam, yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% pada kuartal pertama tahun ini.
”Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam,” ungkap Airlangga.
Namun demikian, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tekanan. Salah satunya terlihat dari kinerja sektor manufaktur yang mengalami kontraksi pada April 2025. Berdasarkan data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis oleh S&P Global, PMI manufaktur Indonesia berada di angka 46,7, turun ke bawah ambang batas 50 yang menandai fase ekspansi.
Angka ini mencerminkan kontraksi pertama dalam lima bulan terakhir dan menjadi yang terburuk sejak Agustus 2021, saat Indonesia dilanda gelombang Delta pandemi Covid-19.
Kontraksi ini terjadi di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan perang dagang, termasuk akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap mitra dagangnya, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, tekanan juga melanda sektor perhotelan. Setelah industri tekstil diterpa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), kini giliran industri perhotelan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap operasional hotel, terutama yang bergantung pada kegiatan MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions).
“Kontribusi pemerintah besar, antara 40-60%, kalau diperhatikan banyak daerah yang kontribusinya lebih dari itu, sampai 70%…,” ungkap Maulana.
Ia menambahkan bahwa berkurangnya kegiatan pemerintahan di hotel telah membuat banyak pekerja harian tidak lagi terserap, bahkan sejumlah besar di antaranya terpaksa dirumahkan atau terkena PHK.
Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah berencana meluncurkan enam jenis insentif mulai 5 Juni 2025 sebagai langkah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II. Langkah ini ditempuh karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I hanya mencapai 4,87 persen, lebih rendah dari target tahunan dalam APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian insentif akan dilakukan bersamaan dengan masa libur sekolah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai kompensasi atas momentum Lebaran dan Tahun Baru yang jatuh terlalu berdekatan di awal tahun.
“Jadi kita kan Lebaran tahun baru kemarin kan terlalu dekat. Itu di Kuartal I. Sehingga kita perlu mendukung untuk yang Kuartal II dan III,” ujar Airlangga di kantornya, Jumat lalu.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa insentif ini diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ia mencatat bahwa konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 persen pada kuartal I, mengalami perlambatan dibanding kuartal sebelumnya (4,98 persen) dan kuartal I 2024 (4,91 persen).
Menurut Susi, perlambatan konsumsi ini memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam struktur PDB nasional.
“Kita menjaga angka psikologis, apapun upaya kita kita kalau bisa tetap baseline-nya di 5 persen. Walaupun globalnya kan juga enggak mudah, kondisinya situasi geopolitik global, market, rantai pasok,” kata Susi.
Enam insentif yang akan digulirkan meliputi:
- Diskon tiket transportasi (pesawat, kapal laut, dan kereta)
- Diskon tarif tol
- Diskon tarif listrik sebesar 50 persen
- Diskon bantuan sosial pangan
- Bantuan subsidi upah (BSU)
- Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini menuai keraguan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai besaran insentif yang disiapkan masih terlalu kecil untuk memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Iya betul (serba nanggung insentifnya), jadi dampaknya minimal,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/5/2025).
