Pemerintah tengah menggarap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang ditargetkan rampung sebelum peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Proyek ini bertujuan memperbarui narasi sejarah nasional secara lebih utuh dan relevan dengan perkembangan zaman.
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyebut proyek ini sudah berjalan sejak Januari 2025 dan kini progresnya telah melewati separuh perjalanan.
“Ada [anggarannya], saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Fadli berharap buku sejarah yang disusun dalam proyek ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran nasional di sekolah.
“Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya mata pelajaran sejarah sebagai pelajaran wajib, mencontohkan Amerika Serikat yang menjadikan US History sebagai syarat kelulusan di tiap jenjang pendidikan.
“Bila anak sekolah tidak lolos mata pelajaran itu, maka tidak akan lolos juga jenjang pendidikannya (SD, SMP, dan SMA),” imbuhnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI dan penanggung jawab utama proyek ini, menyatakan bahwa proyek penulisan telah mencapai sekitar 70 persen.
“Mungkin sekitar 70 persen, 75 persen barangkali ya. Tapi taruh lah angka pesimisnya 70 persen. Masih ada waktu ini,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Ia menambahkan bahwa proyek ini melibatkan lebih dari 100 penulis dari seluruh Indonesia dan digagas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh kalangan akademisi.
“Mulai dari Unsyiah di Banda Aceh sampai Universitas Cenderawasih di Jayapura sana. Mulai dari utara, Universitas Sam Ratulangi sampai Universitas Udayana,” jelasnya.
Penulisan ini dirancang dalam 10 hingga 11 jilid buku yang mencakup berbagai aspek sejarah Indonesia, dari masa awal Nusantara hingga era Reformasi, termasuk tema-tema non-politik seperti seni, kuliner, busana, dan teknologi.
“Kita bukan mau menonjolkan sejarah kekurangan, tapi sejarah apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, di masa Pak Harto sampai masa Pak Jokowi apa yang ditekankan,” kata Fadli.
Prof. Santo juga menekankan bahwa penulisan ini bersifat memperkaya, bukan menggantikan sejarah yang telah ada.
“Tidak boleh muncul yang baru terus hapus yang lama, tidak,” tegasnya.
