Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta pemerintah mengevaluasi ulang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Menurutnya, kebijakan ini berpotensi membebani rakyat karena tingginya biaya transportasi dan akomodasi, ditambah infrastruktur yang dinilai belum siap.
Bambang membandingkan IKN dengan Jakarta yang telah terbukti memiliki akses transportasi memadai bagi populasi harian sekitar 10 juta orang, mulai dari kereta, bus, hingga jalur pejalan kaki yang terintegrasi.
Kondisi ini memungkinkan urusan pemerintahan dan bisnis berjalan efisien dengan biaya terjangkau.
Sebaliknya, ia menilai IKN akan menimbulkan beban biaya sangat besar.
Ia menghitung jika 2 juta orang harus bepergian ke IKN menggunakan pesawat dengan tarif rata-rata Rp 1,5 juta, total biaya transportasi harian bisa mencapai Rp 3 triliun.
Angka ini belum termasuk pengeluaran untuk penginapan, yang diperkirakan membuat masyarakat menghabiskan triliunan rupiah per tahun hanya untuk perjalanan ke pusat pemerintahan.
Bambang juga menyoroti keterbatasan infrastruktur di Kalimantan Timur.
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat, sedangkan bandara IKN yang baru dibangun hanya dapat menampung 600 penumpang per hari.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana daerah-daerah lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT dapat mengakses ibu kota baru secara efektif.
Ia menegaskan, rencana ini harus dikaji mendalam agar tidak justru menyulitkan rakyat dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang merugikan.
Kontroversi ini semakin menambah tantangan bagi pemerintah dalam membuktikan kelayakan IKN dari sisi aksesibilitas, efisiensi, dan pemerataan pembangunan.
