Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan proyek strategis nasional ini dengan menyiapkan tiga skema pendanaan utama.
Dukungan itu ia sampaikan usai menjamu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dan jajaran di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).
Pertemuan tersebut menjadi momen penting, mengingat pembangunan IKN memasuki fase krusial pasca ditetapkannya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.
Menkeu Purbaya menegaskan, ada tiga jalur pembiayaan yang akan menopang pembangunan IKN, yaitu:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing.
Meski belum merinci berapa alokasi tambahan dari APBN, Purbaya memastikan dukungan pemerintah terus berjalan. Tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp5,7 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN, termasuk yang dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Berdasarkan data Otorita IKN, kebutuhan anggaran dalam periode 2025–2028 cukup besar. Tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp14,4 triliun, naik menjadi Rp21,1 triliun pada 2026, lalu menurun menjadi Rp14,64 triliun pada 2027, dan hanya Rp2,68 triliun di 2028.
Sejauh ini, APBN telah menggelontorkan dana sekitar Rp77 triliun sejak 2022, dengan realisasi tertinggi pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN memang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Menkeu yang baru menjabat sejak 8 September lalu itu menegaskan keinginannya agar pembangunan IKN dipercepat pada 2026. Ia berharap, begitu progres terlihat jelas, sektor swasta dan investor asing akan lebih percaya diri untuk ikut masuk membiayai proyek raksasa tersebut.
“IKN masih didorong. Tahun depan dorong lebih cepat lagi. Kita harapkan ketika mulai terlihat hasilnya, pihak swasta juga ikut masuk,” ujar Purbaya.
Namun, ia menegaskan kepastian penggunaan APBN tetap menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya tiga skema pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN.
Keterlibatan swasta dan investor asing diharapkan bisa mempercepat penyelesaian berbagai infrastruktur utama, mulai dari gedung pemerintahan, hunian, hingga fasilitas publik.
Kunjungan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ke Menkeu sekaligus memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memastikan proyek IKN berjalan tepat waktu.
Dukungan penuh dari Kemenkeu diyakini akan menjadi energi tambahan bagi Otorita dalam mengawal megaproyek tersebut hingga tuntas.
