Mantan Presiden Joko Widodo dinilai berusaha mengalihkan sorotan publik dari isu dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang tengah ramai diperbincangkan.
Dalam pernyataannya baru-baru ini, Jokowi memilih menyoroti kemacetan di Jakarta dan Bandung sebagai alasan pembenaran atas kerugian proyek tersebut.
Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, menilai pernyataan Jokowi tidak menjawab persoalan utama.
Menurutnya, yang perlu dipertanyakan bukan semata kerugian proyek, melainkan dugaan kurangnya perencanaan yang matang sejak awal pembangunan Whoosh.
Ia menilai proyek sebesar itu seharusnya melalui kajian menyeluruh agar tidak membebani keuangan negara di kemudian hari.
Pernyataan Jokowi mengenai proyek Whoosh yang diunggah akun media sosial RMOL pun menuai banyak kritik dari warganet.
Banyak yang menilai Jokowi berusaha mengalihkan pembahasan inti tentang dugaan pembengkakan biaya proyek.
Salah satu pengguna media sosial dengan akun aliequedeea menyoroti nilai fantastis proyek tersebut yang mencapai Rp113 triliun hanya untuk jalur sepanjang 142 kilometer.
Ia menyebut, jika nilainya wajar dan pendapatan Whoosh memang belum menutup biaya operasional, subsidi dari APBN mungkin bisa dimaklumi.
Namun, dugaan markup yang besar membuat publik wajar mempertanyakan transparansi proyek.
Perbandingan juga muncul dengan proyek serupa di Arab Saudi.
Negara tersebut mampu membangun jalur kereta cepat sepanjang 1.500 kilometer dengan biaya yang hampir sama, yakni sekitar Rp112 triliun.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengapa proyek Whoosh yang jauh lebih pendek justru menelan biaya lebih besar.
Salah satu warganet, akun jagielka135, menulis bahwa dengan dana sebesar itu, negara lain mampu membangun jalur ribuan kilometer, sedangkan Indonesia hanya 142 kilometer.
Kritik publik ini semakin memperkuat dorongan agar pemerintah membuka secara transparan rincian pembiayaan proyek kereta cepat Whoosh yang sejak awal disebut mengalami pembengkakan dari nilai awal Rp80 triliun menjadi lebih dari Rp113 triliun.
