Media Inggris The Guardian merilis laporan panjang soal kondisi terkini Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo.
Dalam artikelnya pada Selasa (29/10/2025), Guardian menyoroti ide besar pembangunan ibu kota baru di tengah hutan Kalimantan yang kini menimbulkan pro dan kontra.
Bangunan pemerintahan megah seperti Istana Negara dengan desain elang bersayap berdiri gagah, namun banyak ruas jalan terlihat sepi.
Hanya segelintir tukang kebun dan wisatawan tampak melintas, memperkuat kesan bahwa kota ini belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Tiga tahun setelah peresmian IKN oleh mantan Presiden Jokowi, kekhawatiran muncul bahwa kota ini berpotensi menjadi kota hantu.
Guardian menyebut, sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, alokasi pendanaan negara untuk proyek ini turun drastis dari 2 miliar poundsterling pada 2024 menjadi hanya 700 juta poundsterling pada 2025.
Bahkan, tahun depan hanya 300 juta poundsterling yang disiapkan, sepertiga dari kebutuhan semula.
Investasi swasta pun merosot lebih dari 1 miliar poundsterling dari target.
Guardian juga menyoroti sikap Presiden Prabowo yang belum sekalipun berkunjung ke IKN sejak dilantik.
Ia bahkan disebut telah menurunkan status Nusantara dari ibu kota pemerintahan menjadi “ibu kota politik” sejak Mei lalu, meski baru diumumkan ke publik pada September.
Kini, sekitar 2.000 aparatur sipil negara dan 8.000 pekerja konstruksi tinggal di kawasan tersebut, jauh dari target 1,2 juta penduduk pada 2030.
Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyebut proyek ini sudah menjadi “kota hantu”.
Ia menilai istilah “ibu kota politik” tak memiliki dasar hukum dan menggambarkan bahwa proyek ini bukan prioritas bagi pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, Guardian menyoroti dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan, seperti banjir, polusi, penggusuran masyarakat adat, serta kerusakan ekologi.
Meski demikian, Otorita IKN (OIKN) menegaskan proyek ini tetap berjalan.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan telah memasuki fase kedua dan kini didukung Perpres No.79 Tahun 2025.
Pemerintah menargetkan pemindahan tahap pertama 4.100 ASN dari 16 kementerian dan lembaga pada November 2025.
OIKN juga menyiapkan hunian serta kantor sementara di Penajam Paser Utara sebelum mereka menempati Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pembangunan fisik untuk fase kedua yang semula dijadwalkan 2025–2030 kini dipercepat menjadi 2028.
Fokus utamanya adalah menyiapkan infrastruktur bagi tiga pilar kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Progres pembangunan Istana Wakil Presiden telah mencapai 76 persen dan ditargetkan selesai akhir 2025, sedangkan kompleks legislatif dan yudikatif akan segera memasuki tahap konstruksi setelah proses lelang pada November ini.
