Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mencatat mayoritas publik mendukung Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional. Survei yang dilakukan pada 5–7 November 2025 dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) terhadap 1.213 responden menunjukkan 80,7% setuju, 15,7% tidak setuju, dan 3,6% tidak tahu.
Founder KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan dukungan publik didasari pada keberhasilan Soeharto membawa Indonesia mencapai swasembada pangan (78%), melakukan pembangunan (77,9%), serta masa di mana sekolah dan sembako murah (63,2%) dan stabilitas politik (59,1%) dirasakan masyarakat.
“Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik,” kata Hendri, dikutip Minggu (9/11/2025).
Namun, dari kelompok yang tidak setuju, 88% menilai Soeharto lekat dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% karena pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, serta 79,6% karena pelanggaran HAM. Hendri menyebut faktor-faktor ini menjadi “poin krusial” yang tidak bisa dihapus dari ingatan publik.
“Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar,” ujarnya.
Selain Soeharto, KedaiKOPI juga menyoroti dukungan publik terhadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mencapai 78%. Mayoritas menilai Gus Dur layak jadi pahlawan karena mengawal toleransi dan demokrasi (89,1%), dianggap presiden sederhana (57,1%), serta diplomasinya yang kuat (38,2%).
Meski begitu, Hendri menegaskan survei ini bukan sekadar untuk mengetahui besaran dukungan, melainkan juga alasan di baliknya.
“Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik di balik itu semua sehingga bisa menjadi pertimbangan pemerintah,” jelasnya.
Menanggapi hasil survei ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta masyarakat bijak menyikapi pro dan kontra pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
“Marilah kita arif dan bijaksana, belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk menghormati serta menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi selalu melihat kekurangan-kekurangan,” ujarnya di Istana Merdeka, Sabtu (8/11/2025).
