Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berlanjut. Otorita IKN resmi menandatangani enam kontrak baru senilai total Rp 1 triliun sebagai bagian dari tahap II pembangunan IKN.
Proses penandatanganan dilakukan oleh para Pembuat Komitmen (PPK) bersama pihak pelaksana proyek, dan disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Basuki menyampaikan bahwa kontrak ini merupakan lanjutan dari paket pembangunan batch kedua yang menandai langkah konkret menuju target pembangunan jangka menengah hingga 2028.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan akan terus berlanjut, terutama untuk mempercepat pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif sebagai pusat pemerintahan baru.
Dari enam kontrak tersebut, satu merupakan paket pekerjaan fisik, sedangkan lima lainnya adalah paket manajemen konstruksi.
Pekerjaan fisik meliputi pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer dengan 10 ruas utama dan 4 jembatan. Proyek ini dikerjakan secara konsorsium oleh sejumlah perusahaan nasional dan ditargetkan rampung pada 2027.
Sementara itu, lima paket manajemen konstruksi mencakup pembangunan berbagai gedung lembaga tinggi negara, mulai dari Gedung DPR, MPR, DPD, hingga kawasan yudikatif dan kantor pendukung. Sejumlah perusahaan konsultan nasional terlibat dalam proyek besar ini melalui kerja sama operasi (KSO).
Setelah penandatanganan, Otorita IKN menggelar pre-construction meeting (PCM) yang dihadiri seluruh pihak terkait. Forum tersebut membahas manajemen konstruksi induk, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis lintas sektor agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan minim hambatan.
Basuki menekankan, kerja sama ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga penciptaan lapangan kerja bagi kontraktor, tenaga konstruksi, dan konsultan nasional.
Ia berharap, proyek ini menjadi langkah nyata mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan IKN sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah.
“Ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian panjang pembangunan pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi di IKN,” ujar Basuki.
