Pemerintah Kabupaten Temanggung kembali mempertemukan warga Desa Kebumen dan Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, untuk membahas perkembangan pembebasan lahan proyek Jalan Tol Bawen–Yogyakarta.
Pertemuan yang dipimpin Bupati Temanggung, Agus Setyawan, tersebut difokuskan pada persoalan nilai appraisal yang sejak 2022 belum menemukan kesepakatan final.
Dalam dialog bersama warga, Agus menegaskan bahwa Pemkab Temanggung berkomitmen mengawal proses pembebasan lahan khususnya untuk Seksi 5 yang melintasi Kecamatan Pringsurat.
Ia menggambarkan perdebatan mengenai nilai appraisal yang tak kunjung selesai sebagai kondisi seperti “mengejar layang-layang putus”.
“Masalah ini sudah lama sejak 2022, namun perdebatan soal appraisal tanah belum juga menemukan titik temu. Jadi ini seperti ngejar layang-layang putus. Namun apa pun itu, ini adalah jeritan dan ungkapan perasaan rakyat. Kita tetap berikhtiar membela masyarakat, khususnya di Desa Kebumen dan Desa Pingit,” ungkap Agus.
Walau demikian, Agus memastikan bahwa pemerintah daerah tetap mendukung pembangunan Tol Bawen–Yogyakarta sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat yang terdampak langsung.
“Kami mendukung PSN, tetapi rakyat tidak boleh dikorbankan. Ketika rakyat menjual lahannya, itu adalah aset terakhir yang mereka miliki. Jalan tol ini akan digunakan banyak orang dan menjadi fasilitas abadi. Maka jangan sampai ada warga yang dirugikan dalam prosesnya. Kebahagiaan pembangunan ini harus dirasakan bersama, baik rakyat yang dilewati jalan tol maupun rakyat yang melewati jalan tol,” tegasnya.
Anggota DPR RI Komisi V, Sofwan Dedy Ardyanto, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, juga memberikan dukungan penuh kepada warga.
Ia menegaskan komitmennya mengawal proses di tingkat pusat agar masyarakat mendapatkan haknya secara layak tanpa menghambat kelanjutan proyek infrastruktur vital tersebut.
Sofwan turut melaporkan berbagai upaya yang telah ditempuh, termasuk dorongan kepada kementerian terkait untuk meninjau ulang mekanisme appraisal.
Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan nilai ganti rugi yang adil bagi warga, sekaligus memastikan proyek tol tetap berjalan demi meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
