120
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai isu dugaan 700.000 anak Papua tidak bersekolah sangat serius dan menegaskan negara wajib memenuhi hak pendidikan tanpa pengecualian.
Ia menekankan data tersebut harus diverifikasi lintas lembaga, melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan BPS agar kebijakan yang diambil akurat dan bertanggung jawab.
Terlepas dari jumlah pastinya, persoalan akses pendidikan di Papua dinilai nyata dan membutuhkan penguatan kebijakan afirmatif, perbaikan distribusi guru, serta pemenuhan sarana prasarana.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta laporan tersebut segera di-cross-check setelah Mendagri Tito Karnavian menyebut data berasal dari laporan kepala daerah dan belum diverifikasi.
