Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyoroti cepatnya pengangkatan tenaga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski demikian, PGM menegaskan tidak merasa iri dan tetap mendukung penuh program MBG karena manfaatnya langsung dirasakan para siswa.
Ketua Umum PP PGM Indonesia, Yaya Ropandi, menyampaikan bahwa persoalan utama bukan pada programnya, melainkan pada ketimpangan kebijakan.
Ia menilai proses pengangkatan PPPK dalam program MBG terkesan lebih cepat, sementara guru madrasah swasta hingga kini belum memiliki akses mengikuti seleksi PPPK akibat ketiadaan regulasi.
Menurut Yaya, saat ini seleksi PPPK hanya terbuka bagi guru honorer di sekolah negeri dengan persyaratan administrasi tertentu.
Guru yang mengabdi di lembaga swasta tidak memiliki kesempatan yang sama. PGM pun tidak menuntut kelulusan, melainkan meminta dibukanya regulasi agar guru swasta dapat mengikuti seleksi secara setara.
Di sisi lain, kondisi kesejahteraan guru madrasah swasta masih memprihatinkan. Banyak yang menerima gaji Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan, bahkan telah mengabdi 15 hingga 20 tahun tanpa kepastian status.
Sebagian hanya berharap pengakuan negara atas pengabdian mereka, meski mendekati masa pensiun.
PGM berharap DPR dan pemerintah pusat maupun daerah segera memberi perhatian serius agar diskriminasi kebijakan tidak terus berlanjut dan kesejahteraan guru madrasah swasta dapat ditingkatkan.
