Pemerintah mulai mempercepat agenda transisi energi nasional. Presiden menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memimpin satuan tugas khusus yang bertugas mengakselerasi peralihan energi di Indonesia, mulai dari sektor pembangkit listrik hingga penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.
Penunjukan tersebut disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan. Satgas ini dibentuk untuk memastikan implementasi transisi energi berjalan lebih cepat, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.
“Bapak Presiden membentuk Tim Satgas untuk bisa melakukan percepatan ini. Dan tadi kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” papar Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).
Pemerintah menargetkan percepatan transisi energi dapat terealisasi dalam waktu relatif singkat. Presiden disebut meminta agar program tersebut bisa berjalan maksimal dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
“Nah, kaitan dengan hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera dan insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama. Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” sebut Bahlil.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memprioritaskan konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi pembangkit listrik tenaga surya.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya subsidi listrik sekaligus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik.
“Itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” sebut Bahlil.
