Ketidakpastian rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2026 menuai sorotan publik. Pemerintah dinilai tidak konsisten karena menunda kepastian CASN dengan alasan efisiensi anggaran, namun di sisi lain mendorong rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Isu penundaan CASN ramai di media sosial dan memicu keresahan calon pelamar. Salah satunya Lina, warga Jawa Tengah yang telah lama menanti pembukaan seleksi.
“Kalau tahun ini ditunda, saya mau menunggu sampai kapan? Tahun depan?” ungkapnya jengkel.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, belum memastikan apakah rekrutmen CASN 2026 ditunda. Ia menyebut pemerintah masih menunggu usulan formasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Di saat yang sama, informasi rekrutmen 30.000 SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih beredar luas. Namun, Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, memastikan selebaran digital tersebut tidak resmi.
Meski demikian, ia menegaskan SPPI merupakan program prioritas nasional lintas kementerian.
“Terkait jumlah, peran, dan kualifikasi masih dalam tahap finalisasi. Secara umum, SPPI diproyeksikan untuk mendukung penguatan kapasitas program prioritas pemerintah di daerah, tidak terbatas pada satu sektor atau latar belakang keilmuan tertentu,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah belum bisa memastikan pembukaan CASN karena masih mempertimbangkan kondisi fiskal.
“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal,” ujar Prasetyo Hadi, Selasa (17/03).
Di tengah ketidakpastian, Lina mengaku kecewa karena telah lama mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ASN.
“Rencananya saya mau daftar sesuai jurusan kuliah, yaitu di Kementerian Agama, tepatnya di penyuluhan agama Islam,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil karena peluang SPPI terbuka, sementara CASN belum jelas.
“Saya saja tidak tahu daftarnya kemana, apakah ke kelurahan?” tanyanya.
“Takutnya saya peluang (SPPI) ini hanya untuk orang-orang terpilih.”
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai pemerintah terkesan inkonsisten dalam kebijakan rekrutmen.
“Saya melihat (pemerintah) inkonsisten. Kenapa Kemhan bisa membuka (rekrutmen SPPI), sementara kementerian lain tidak,” ucapnya.
Ia mengingatkan kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik.
“Artinya pemerintah jadi seperti mempermainkan harapan publik dan itu menyangkut trust publik. Kalau memang sedang efisiensi, semestinya berlaku untuk semua,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Monash University, Ika Idris, yang mempertanyakan dasar hukum dan mekanisme rekrutmen SPPI.
“Setahu saya, SPPI ini disebutkan akan menjadi pengawak atau selevel manajer. Nah, mampu enggak sih Kemhan mencari orang dengan kompetensi seperti itu?” ungkapnya.
“Saya juga melihat, kok kayak dwifungsi ABRI ya. Kayak enggak percaya banget sama sipil, maksudnya kenapa tidak dikerjakan oleh kementerian terkait,” cetusnya.
Situasi ini mencerminkan polemik kebijakan di tengah tekanan fiskal, sekaligus memunculkan pertanyaan publik soal konsistensi pemerintah dalam mengelola rekrutmen aparatur negara.
