Wacana penerapan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menuai kritik dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR.
Anggota Komisi Bidang Politik dan Pemerintahan DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut jika tidak disertai pengawasan ketat.
Menurut Deddy, tanpa mekanisme kontrol yang jelas, kebijakan WFH justru berpotensi tidak mencapai tujuan penghematan energi. Ia menilai ada risiko ASN tidak bekerja secara optimal saat berada di rumah.
“Bagaimana memastikan ASN bekerja dan bukannya jalan-jalan yang akhirnya tidak menyumbang terhadap upaya menekan konsumsi BBM?” Ujar Deddy saat dihubungi, Kamis (26/3).
Deddy menambahkan, penerapan WFH sebaiknya tidak dilakukan secara menyeluruh. Ia menilai kebijakan tersebut lebih tepat diterapkan pada pegawai non-esensial yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Selain itu, ia menekankan bahwa keberhasilan WFH sangat bergantung pada sistem pengawasan yang memadai. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan dukungan teknologi, kebijakan tersebut dinilai sulit berjalan efektif.
“Efektif atau tidaknya WFH sangat tergantung pada ada tidaknya mekanisme pengawasan internal dan teknologi. Jika tidak ada SOP dan standarisasi yang dapat diandalkan tentu tidak akan efektif,” ujarnya.
Sebagai solusi, Deddy mengusulkan agar ASN yang menjalankan WFH tetap terhubung secara digital selama jam kerja agar kinerja mereka bisa dipantau secara langsung oleh atasan.
“Setiap ASN yg melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja agar dapat diawasi dan produktifitas kerja tidak terganggu,” katanya.
Wacana WFH sendiri sebelumnya dibahas dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya penghematan BBM, termasuk mempertimbangkan kembali skema kerja dari rumah sebagai respons terhadap potensi krisis energi global akibat konflik di kawasan Asia Barat.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko-Menko nanti berapa hari ini kita lihat. Kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujar Prabowo.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH untuk ASN masih memerlukan kajian matang, terutama terkait efektivitas pengawasan dan dampaknya terhadap pelayanan publik serta efisiensi energi.
