Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih terus didorong Pemerintah Kabupaten Blora melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) perangkat daerah yang digelar di Pendopo Kabupaten Blora, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut diikuti seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat, serta dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini dan Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi.
Kegiatan ini menjadi tindak lanjut arahan Pemerintah Provinsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam forum koordinasi kepala daerah se-Jawa Tengah, dengan fokus pada penguatan pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati Arief Rohman meminta seluruh jajaran OPD meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran, khususnya pada sektor perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengisian jabatan.
“Area rawan harus diantisipasi sejak dini. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Blora,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengisian jabatan harus mengedepankan sistem merit dan bebas dari praktik jual beli jabatan, dengan proses yang transparan sesuai aturan yang berlaku.
“Silahkan kepala OPD kalau ada bawahan yang berprestasi, yang bagus, diusulkan saja pada baperjakat, nanti ada seleksi terbuka dan nanti ada pula kepala OPD yang bergeser,” jelasnya.
Selain itu, perencanaan pembangunan turut menjadi sorotan dalam rakor tersebut. Pemerintah daerah diminta memastikan sinkronisasi program, termasuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas
pembangunan daerah.
Mengacu pada penguatan pengawasan oleh KPK, terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian, yakni perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli jabatan. Lembaga antirasuah itu juga menekankan pentingnya integritas aparatur serta pengawasan berkelanjutan guna mencegah praktik korupsi.
Bupati dan Wakil Bupati pun berkomitmen menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif melalui penguatan harmonisasi antarunsur pemerintahan serta peningkatan sistem pengawasan internal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada April 2026.
“Seluruh OPD diminta mempersiapkan dokumen secara optimal,” kata dia.
Ia menambahkan, KPK juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui sosialisasi, monitoring, dan pengawasan berkelanjutan guna membangun kesadaran antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Blora untuk memperkuat komitmen integritas, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
