Usulan pembangunan bioskop desa mencuat dalam pembahasan industri perfilman nasional di DPR RI. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan alokasi anggaran APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop desa.
Menurut Rahmawati, langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi dominasi jaringan bioskop besar sekaligus membantu rumah produksi (PH) kecil di daerah agar bisa berkembang dan memiliki ruang penayangan.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional, Rabu (20/5/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, meminta PH daerah lebih aktif berdiskusi dengan jaringan bioskop sebelum memproduksi film agar kebutuhan pasar dapat disesuaikan.
Namun, perwakilan PH Black & White Pictures menilai jaringan bioskop besar masih sulit membuka ruang komunikasi bagi komunitas film kecil.
Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Andhika Satya Wisastho, mendorong revisi Undang-Undang Perfilman agar sesuai dengan perkembangan industri digital saat ini.
“Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia, dan saat ini saya mengusulkan kalau memungkinkan ke depan Komisi VII juga bisa mengadakan terkait revisi undang-undang terkait tentang perfilman,” tegas Andhika.
Wacana ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperluas akses distribusi film nasional sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif di daerah.
