Pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), BUMN baru di bawah BPI Danantara yang bertugas mengatur ekspor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam nasional agar lebih transparan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan operasional DSI akan diawasi ketat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.
“Jadi nanti mungkin dari (Kementerian) Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu supaya jalannya sesuai dengan yang didesain,” kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, pengawasan paling mudah dilakukan dengan memantau kekayaan pegawai DSI. Jika ada yang mendadak kaya, hal itu patut dicurigai sebagai bentuk penyelewengan.
“Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu. Di sana sudah jelas, di sini sudah jelas. Kalau ada sesuatu pasti di perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.
Purbaya menjelaskan, selama ini praktik under invoicing dan transfer pricing membuat negara rugi karena pajak dan devisa yang diterima lebih kecil.
Menurutnya, eksportir kerap menjual barang di bawah harga pasar ke perusahaan afiliasi di luar negeri untuk menghindari pajak tinggi.
“Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separuhnya, pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa lebih sedikit dan diparkir di luar negeri,” tuturnya.
Ia mengatakan pemerintah akhirnya memilih membentuk lembaga ekspor satu pintu melalui DSI karena pengawasan sebelumnya dinilai masih mudah bocor.
“Bea Cukainya juga gampang bocor, jadi Pak Presiden mikir, ‘sebaiknya ya sudah beresin sekalian, bikin satu lembaga atau badan pengekspor’. Namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia, di mana semua pengekspor cuma bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia,” terang Purbaya.
Menurutnya, sistem tersebut diyakini dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus mencegah penyelundupan komoditas ke luar negeri.
“Dengan pendekatan seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Saya untung income saya bisa naik dua kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung, dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri,” sambungnya.
