Sejumlah akademisi menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik mengenai kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Kritik dari media internasional dinilai seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai serangan politik.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Diskusi membahas dua artikel The Economist yang mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari risiko fiskal hingga pelemahan institusi dan demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menegaskan kampus harus menjadi ruang akademik yang terbuka dan berbasis data.
“Di sini bebas ya, Paramadina ini ‘kandang akademik’, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujar Didik.
Pengamat ekonomi UI, Prof Moh Ikhsan, menilai Indonesia memang belum berada di tepi jurang krisis, tetapi ruang untuk menghindari risiko semakin sempit.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah menghentikan pola reverse planning dalam menjalankan proyek besar.
“Pemerintah harus menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Project besar butuh analisis, ada impact analysis, ada piloting, baru dieskalasi,” ujarnya.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof Siti Zuhro, juga meminta pemerintah tidak terlalu sensitif terhadap kritik.
“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi, nggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran?” tandasnya.
Para akademisi menilai pembenahan tata kelola politik dan ekonomi perlu segera dilakukan agar Indonesia terhindar dari risiko krisis di masa depan.
The Economist Sentil Ekonomi dan Demokrasi RI, Akademisi Minta Pemerintah Jangan Antikritik
Sejumlah akademisi menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik mengenai kondisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Kritik dari media internasional dinilai seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai serangan politik.
Pandangan itu disampaikan dalam diskusi “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” yang digelar Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri di Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Diskusi membahas dua artikel The Economist yang mengkritik arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, mulai dari risiko fiskal hingga pelemahan institusi dan demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menegaskan kampus harus menjadi ruang akademik yang terbuka dan berbasis data.
“Di sini bebas ya, Paramadina ini ‘kandang akademik’, kebebasan sangat dipelihara. Tentu saja apa yang dibicarakan punya dasar-dasar akademik, evidence based policy, data dan teori,” ujar Didik.
Pengamat ekonomi UI, Prof Moh Ikhsan, menilai Indonesia memang belum berada di tepi jurang krisis, tetapi ruang untuk menghindari risiko semakin sempit.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam. Ia sedang berbisik, dan bisikannya semakin keras,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah menghentikan pola reverse planning dalam menjalankan proyek besar.
“Pemerintah harus menghentikan cara kerja dengan pola reverse planning. Pakai planning yang benar. Project besar butuh analisis, ada impact analysis, ada piloting, baru dieskalasi,” ujarnya.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof Siti Zuhro, juga meminta pemerintah tidak terlalu sensitif terhadap kritik.
“Narasi Indonesia menuju jurang sebaiknya dibaca sebagai alarm peringatan bagi kita. Jadi, nggak usah sensi. Masa sih nunggu jurang beneran?” tandasnya.
Para akademisi menilai pembenahan tata kelola politik dan ekonomi perlu segera dilakukan agar Indonesia terhindar dari risiko krisis di masa depan.
