Pergerakan alat berat menuju kawasan Wanam, Papua Selatan, kembali memantik perhatian publik terhadap masifnya proyek strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.
Sebuah tongkang yang membawa excavator diberangkatkan dari Pelabuhan Merauke untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek pangan nasional di kawasan selatan Papua.
Pengiriman alat berat itu disebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemerintah dan kontraktor, mulai dari program cetak sawah rakyat, pembangunan jalan Wanam–Muting sepanjang 135 kilometer, hingga proyek infrastruktur penunjang lainnya.
Pembangunan di kawasan Wanam sendiri terus dipercepat pemerintah sebagai bagian dari program pengembangan lumbung pangan nasional.
Salah satu proyek yang kini hampir rampung ialah pembangunan dermaga logistik di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke. Dermaga tersebut disebut menjadi pintu masuk utama distribusi alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung proyek pangan skala besar di Papua Selatan.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah mempercepat pembangunan Jalan Wanam–Muting guna membuka akses logistik dan konektivitas wilayah selatan Papua. Pemerintah menyebut proyek tersebut penting untuk mendukung mobilitas barang, menekan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru di Papua Selatan.
Namun di tengah derasnya pembangunan, film dokumenter Pesta Babi kembali ramai diperbincangkan. Film tersebut sebelumnya mengangkat isu eksploitasi tanah Papua, deforestasi, hingga dugaan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi proyek dan investasi berskala besar.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa di Merauke juga mulai menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek PSN tersebut. Mereka menyoroti potensi kerusakan hutan, dugaan tekanan terhadap masyarakat adat, hingga persoalan lingkungan yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
Di sisi lain, isu perubahan status kawasan hutan dalam proyek swasembada pangan di Papua Selatan juga memicu protes sejumlah perwakilan masyarakat adat. Mereka mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dianggap minim pelibatan warga adat di wilayah terdampak.
Papua Selatan belakangan memang menjadi sorotan nasional karena menjadi salah satu pusat proyek strategis pemerintah, terutama terkait pengembangan pangan, infrastruktur, dan konektivitas wilayah.
Namun bersamaan dengan itu, perdebatan mengenai dampak ekologis, deforestasi, dan masa depan ruang hidup masyarakat adat terus mengemuka di tengah laju pembangunan yang semakin masif.
Gambaran Pesta babi Semakin Nyata! Tongkang Excavator Meluncur, Isu Deforestasi Papua Kembali Meledak
Pergerakan alat berat menuju kawasan Wanam, Papua Selatan, kembali memantik perhatian publik terhadap masifnya proyek strategis nasional (PSN) di wilayah tersebut.
Sebuah tongkang yang membawa excavator diberangkatkan dari Pelabuhan Merauke untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan proyek pangan nasional di kawasan selatan Papua.
Pengiriman alat berat itu disebut berkaitan dengan sejumlah proyek pemerintah dan kontraktor, mulai dari program cetak sawah rakyat, pembangunan jalan Wanam–Muting sepanjang 135 kilometer, hingga proyek infrastruktur penunjang lainnya.
Pembangunan di kawasan Wanam sendiri terus dipercepat pemerintah sebagai bagian dari program pengembangan lumbung pangan nasional.
Salah satu proyek yang kini hampir rampung ialah pembangunan dermaga logistik di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Merauke. Dermaga tersebut disebut menjadi pintu masuk utama distribusi alat berat dan sarana produksi pertanian untuk mendukung proyek pangan skala besar di Papua Selatan.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah mempercepat pembangunan Jalan Wanam–Muting guna membuka akses logistik dan konektivitas wilayah selatan Papua. Pemerintah menyebut proyek tersebut penting untuk mendukung mobilitas barang, menekan biaya logistik, serta membuka peluang ekonomi baru di Papua Selatan.
Namun di tengah derasnya pembangunan, film dokumenter Pesta Babi kembali ramai diperbincangkan. Film tersebut sebelumnya mengangkat isu eksploitasi tanah Papua, deforestasi, hingga dugaan hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi proyek dan investasi berskala besar.
Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa di Merauke juga mulai menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek PSN tersebut. Mereka menyoroti potensi kerusakan hutan, dugaan tekanan terhadap masyarakat adat, hingga persoalan lingkungan yang dinilai belum sepenuhnya terselesaikan.
Di sisi lain, isu perubahan status kawasan hutan dalam proyek swasembada pangan di Papua Selatan juga memicu protes sejumlah perwakilan masyarakat adat. Mereka mempertanyakan proses pengambilan keputusan yang dianggap minim pelibatan warga adat di wilayah terdampak.
Papua Selatan belakangan memang menjadi sorotan nasional karena menjadi salah satu pusat proyek strategis pemerintah, terutama terkait pengembangan pangan, infrastruktur, dan konektivitas wilayah.
Namun bersamaan dengan itu, perdebatan mengenai dampak ekologis, deforestasi, dan masa depan ruang hidup masyarakat adat terus mengemuka di tengah laju pembangunan yang semakin masif.
