Polemik mengenai posisi politik PDI Perjuangan di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai Partai Golkar seharusnya lebih memusatkan perhatian pada persoalan pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah dibanding terus mempertanyakan sikap politik partainya.
Menurut Deddy, kondisi pemadaman listrik yang meluas merupakan persoalan yang lebih mendesak untuk diselesaikan, terlebih karena Partai Golkar memiliki perwakilan di kabinet melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
“Lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (20/6/2026).
Deddy menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Ia menyebut partainya tetap dapat menjalankan fungsi politik baik berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Deddy menjelaskan bahwa peran sebagai penyeimbang atau checks and balances sangat penting dalam sistem demokrasi. Ia menilai fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi semakin krusial ketika mayoritas kursi parlemen dikuasai partai-partai yang juga menjadi bagian dari kabinet.
Menurutnya, DPR harus tetap memiliki keberanian untuk menyampaikan kritik dan pandangan berbeda apabila ditemukan kebijakan yang dianggap kurang tepat. Ia mengingatkan bahwa parlemen tidak boleh hanya menjadi lembaga yang selalu menyetujui keputusan eksekutif.
Deddy menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah. PDIP, kata dia, akan tetap mendukung program-program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat, namun juga akan memberikan kritik dan masukan apabila diperlukan.
Ia menambahkan bahwa perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Menurutnya, keberadaan partai di luar pemerintahan justru menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji menanggapi klaim PDIP sebagai penyeimbang pemerintah. Ia mengakui PDIP memang tidak masuk dalam pemerintahan, namun mempertanyakan sejauh mana fungsi penyeimbang tersebut dijalankan.
Sarmuji mengatakan masyarakat dapat menilai sendiri praktik politik yang dilakukan PDIP selama ini. Meski demikian, ia menegaskan Golkar tetap menghormati pilihan politik PDIP untuk berada di luar pemerintahan dan menyebut tidak perlu ada perdebatan panjang mengenai istilah penyeimbang tersebut.
Perdebatan mengenai posisi PDIP menguat setelah sejumlah pihak menyoroti dugaan keterlibatan kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026 lalu.
