Kamis, Juli 18, 2024
Beranda » Berita » Hukum & Kriminal » Apakah Kapolda Jabar Terancam Dicopot, Buntut Lolosnya Pegi Setiawan dari Jerat Hukum

Apakah Kapolda Jabar Terancam Dicopot, Buntut Lolosnya Pegi Setiawan dari Jerat Hukum

Melihat Indonesia

MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Bagaimanakah nasib Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus beserta anak buahnya yang menangani kasus Pegi Setiawan dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon. Pasca bebasnya Pegi Setiawan. Akankah ada pencopotan?

Kabar Pegi Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah gugatan praperadilannya, atas penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, dikabulkan hakim.

Adapun gelaran sidang praperadilan atas penetapan tersangka tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (8/7/2024).

Dikutip Tribunlampung.co.id, sebelumnya, Pegi Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa (21/5/2024) pukul 18.28 WIB. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan.

Dalam putusan Hakim Tunggal Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun yang menunjukkan bahwa Pegi pernah diperiksa sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat (Jabar).

Berdasarkan hal tersebut, penetapan Pegi sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Lalu, setelah putusan tersebut, bagaimana nasib Polda Jabar yang sebelumnya menetapkan Pegi sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon ini?

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak untuk mencopot jabatan Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar, Kombes Surawan karena dinilai keliru menetapkan Pegi sebagai tersangka.

Atas kekeliruan itu, Polda Jabar pun banjir kritikan dari berbagai pihak karena kesalahan mereka.

Adapun, desakan tersebut datang dari Kuasa Hukum Pegi, yakni Marwan Iswandi setelah putusan Hakim Eman Sulaeman.

Alasan Marwan menyampaikan hal demikian, karena Kapolda dan Dirreskrimum Jabar dinilai harus bertanggung jawab atas kesalahan penetapan Pegi sebagai tersangka tersebut.

Marwan menambahkan, penyidik Polda Jabar dianggap melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tindakan mereka itu.

“Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Dirreskrimum bahkan Kapolda dicopot.”

“Tanggung jawab. Ini permintaan ku kepada Kapolri.”

“Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan ke bawahnya jajaran.”

“Termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot,” kata Marwan, saat dihubungi, Senin.

“Ini kan sudah hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan,” tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan.

Ia meminta kepada Polri agar memberikan sanksi terhadap penyidik Polda Jabar tersebut.

Namun, Trimedya menjelaskan, jenis sanksi tersebut tergantung pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Ya itu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi.”

“Apa yang melatarbelakangi,” ujarnya, Senin.

Politikus PDIP tersebut juga meminta Polda Jabar segera memulihkan nama Pegi untuk menindaklanjuti putusan PN Bandung.

Selain itu, Polda Jabar juga diminta untuk memberikan immaterial bagi Pegi dan keluarganya.

“Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama,” ucapnya.

Kriminolog Sebut Penyidik Bisa Kena Sanksi Mutasi

Sementara itu, Kriminolog Unisba, Nandang Sambas menilai bahwa kekeliruan penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka itu tidak akan dikenai sanksi.

Sebab, dalam KUHP memang tidak ada aturan yang mengaturnya.

“Dalam KUHP tidak ada sanski bagi penyidik yang melakukan penanganan perkara, ternyata perkaranya dianggap tidak benar.”

“Kecuali memang ditemukan pelanggaran yang masuk tindak pidana,” ucapnya, dikutip dari TribunnewsBogor.com.

Kendati demikian, Nandang tak menutup kemungknan bahwa penyidik tetap akan kena sanksi.

Namun, sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan.

Hal tersebut, kata Nandang, sangat mungkin diberikan kepada penyidik Polda Jabar yang telah keliru menetapkan tersangka, agar ke depannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penyelidikan.

“Mungkin nanti bisa saja sanksinya mutasi dan lain-lain, supaya lebih berhati-hati,” katanya. (**)

Recent PostView All

Leave a Comment

Follow Us

Recent Post

Diterbitkan oleh PT. Gaspol Media Indonesia

Direktur: Rizky Kurniadi 

Pemimpin Redaksi : Roziki

Redaksi: Fathurrahman, Mayda, Zashinta, Pangesti, Kiki, Nico 

Grafis: Immanullah, Wahyu 

Keuangan dan admin: Meyta, Yusrilia

Pemasaran dan Iklan: Nadiva, Krismonika

Kantor Pusat: Kagokan RT.01/RW.04, Gatak, Sukoharjo

Biro Jateng:  Jl Stonen Kavling 7A Kota Semarang

Telp: 0811313945

Email redaksi: redaksi@melihatindonesia.id 

Email iklan: iklan@melihatindonesia.id 

Copyright @ 2024 Melihat Indonesia. All Rights Reserved

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.