Tekanan terhadap program BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan setelah proyeksi defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per 27 April 2026.
Kondisi ini memunculkan wacana penyesuaian tarif iuran guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan nasional.
Meski isu kenaikan iuran ramai dibahas, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan resmi. Besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Langkah evaluasi tarif disebut masih dalam tahap kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kelompok masyarakat ekonomi bawah, khususnya desil 1 hingga 5, tidak akan terdampak apabila nantinya ada penyesuaian tarif.
“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan subsidi penuh kepada peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta kelompok rentan lainnya agar akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
Sementara itu, iuran yang berlaku saat ini masih terbagi berdasarkan jenis kepesertaan sebagai berikut:
- Peserta Mandiri (PBPU)
- Kelas I: Rp150.000 per orang/bulan
- Kelas II: Rp100.000 per orang/bulan
- Kelas III: Rp42.000 per orang/bulan (disubsidi pemerintah Rp7.000, sehingga peserta membayar Rp35.000)
- Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
- Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan
- 4% dibayarkan pemberi kerja
- 1% dibayarkan pekerja
- Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- Iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah
Bagi pekerja formal seperti karyawan swasta dan ASN, perhitungan iuran tetap mengacu pada gaji bulanan dengan batas maksimal upah sebesar Rp12.000.000. Skema yang berlaku saat ini masih menempatkan porsi terbesar pada pemberi kerja, yakni sebesar empat persen, sementara pekerja menanggung satu persen dari penghasilannya setiap bulan.
Wacana kenaikan iuran ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat keberlanjutan program JKN sangat bergantung pada keseimbangan antara pemasukan iuran dan beban klaim layanan kesehatan.
Defisit JKN Membengkak hingga Rp30 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Terancam Naik
Tekanan terhadap program BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan setelah proyeksi defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per 27 April 2026.
Kondisi ini memunculkan wacana penyesuaian tarif iuran guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan nasional.
Meski isu kenaikan iuran ramai dibahas, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan resmi. Besaran iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Langkah evaluasi tarif disebut masih dalam tahap kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kelompok masyarakat ekonomi bawah, khususnya desil 1 hingga 5, tidak akan terdampak apabila nantinya ada penyesuaian tarif.
“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi Gunadi Sadikin.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan subsidi penuh kepada peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta kelompok rentan lainnya agar akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
Sementara itu, iuran yang berlaku saat ini masih terbagi berdasarkan jenis kepesertaan sebagai berikut:
- Peserta Mandiri (PBPU)
- Kelas I: Rp150.000 per orang/bulan
- Kelas II: Rp100.000 per orang/bulan
- Kelas III: Rp42.000 per orang/bulan (disubsidi pemerintah Rp7.000, sehingga peserta membayar Rp35.000)
- Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
- Iuran sebesar 5% dari gaji per bulan
- 4% dibayarkan pemberi kerja
- 1% dibayarkan pekerja
- Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- Iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah
Bagi pekerja formal seperti karyawan swasta dan ASN, perhitungan iuran tetap mengacu pada gaji bulanan dengan batas maksimal upah sebesar Rp12.000.000. Skema yang berlaku saat ini masih menempatkan porsi terbesar pada pemberi kerja, yakni sebesar empat persen, sementara pekerja menanggung satu persen dari penghasilannya setiap bulan.
Wacana kenaikan iuran ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat keberlanjutan program JKN sangat bergantung pada keseimbangan antara pemasukan iuran dan beban klaim layanan kesehatan.
