Kondisi lingkungan di Pulau Kalimantan dinilai semakin memprihatinkan. Tekanan dari aktivitas industri berbasis sumber daya alam serta perubahan penggunaan lahan yang berlangsung selama bertahun-tahun disebut telah menggerus kawasan hutan dan memicu berbagai persoalan sosial maupun ekologis di wilayah tersebut.
Data WALHI periode 2015-2025 menunjukkan sekitar 33,59 persen wilayah Kalimantan telah mengalami kerusakan ekosistem. Dalam rentang waktu itu, rata-rata 412.790 hektare hutan tropis hilang setiap tahun.
Situasi tersebut dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan sekaligus mempersempit ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal.
Direktur WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengatakan Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia pada 2025. Sepanjang tahun tersebut, luas hutan yang hilang di wilayah itu tercatat mencapai 56.900 hektare.
“Kondisi tersebut tidak terlepas dari luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 15,3 juta hektare, di mana lebih dari 60 persen lahannya telah dibebani berbagai izin konsesi perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Perlindungan terhadap rakyat tidak cukup dengan program pembangunan, tetapi harus diwujudkan melalui jaminan keamanan atas wilayah kelola masyarakat,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Selain persoalan kerusakan lingkungan, WALHI juga mencatat masih tingginya konflik sosial yang berkaitan dengan penguasaan lahan. Sepanjang periode 2004-2025, terdapat sedikitnya 401 konflik sosial yang belum terselesaikan di Kalimantan Tengah. Sengketa lahan, tumpang tindih perizinan, hingga perampasan ruang hidup masyarakat menjadi persoalan yang terus berulang.
Dampak kerusakan ekosistem juga terlihat dari meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. WALHI mencatat sebanyak 221 peristiwa banjir terjadi di Kalimantan Tengah selama periode 2021-2025. Kerusakan hutan dan kawasan gambut dinilai memperbesar risiko bencana serta menurunkan kualitas lingkungan dan fungsi daerah aliran sungai.
“Berbagai bencana yang terjadi tidak bisa hanya dipandang sebagai faktor alam. Ada konsekuensi dari rusaknya bentang alam akibat kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tegas Janang.
Di tingkat regional, konflik tenurial masih menjadi persoalan yang dihadapi berbagai daerah di Kalimantan. WALHI mendampingi sedikitnya 8 kasus konflik di Kalimantan Timur, 9 kasus di Kalimantan Barat, 9 kasus di Kalimantan Tengah, dan 9 kasus di Kalimantan Selatan.
WALHI menilai berbagai persoalan tersebut menjadi indikasi bahwa tata kelola sumber daya alam di Kalimantan masih memerlukan pembenahan serius.
Organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat guna mengurangi konflik agraria sekaligus memulihkan kondisi lingkungan yang terus mengalami tekanan.
