PATI — Situasi di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memanas! Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tidak hanya berunjuk rasa, tetapi akhirnya menduduki gedung DPRD hingga malam hari setelah tuntutan mereka terkait pengesahan UU Perampasan Aset belum dipenuhi.
Aksi yang berlangsung Kamis (13/8/2026) itu membuat belasan anggota DPRD Pati tertahan di ruang paripurna. Massa meminta seluruh anggota dewan hadir dan menandatangani dukungan terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.
Situasi mulai memanas setelah massa mengetahui tidak seluruh anggota DPRD berada di gedung. Mereka kemudian merangsek masuk, mengambil kunci gerbang belakang, dan memenuhi ruang rapat paripurna.
Sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin telah menemui massa dan menyatakan DPRD mendukung pengesahan UU Perampasan Aset. Namun, jawaban tersebut belum membuat AMPB puas karena mereka menginginkan dukungan resmi dari seluruh anggota DPRD.
“Pada prinsipnya kami di DPRD, meskipun tidak harus melalui sidang paripurna, kami menyetujui dan sepakat agar Undang-Undang Perampasan Aset itu disahkan oleh pemerintah pusat,” ujar Ali.
Koordinator AMPB Teguh Istiyanto kemudian meminta seluruh anggota DPRD segera dipanggil.
“Telepon semua anggota DPRD Kabupaten Pati. Yang kami mau, semua anggota DPRD Pati menandatangani kesepakatan UU Perampasan Aset,” tegas Teguh.
Hingga sekitar pukul 19.40 WIB, belasan anggota dewan masih berada di ruang paripurna bersama massa. Mereka bahkan duduk lesehan untuk berdialog dan mendengarkan tuntutan warga.
Teguh menegaskan aksi tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan bentuk perlawanan terhadap korupsi.
“Di sini kami tegaskan kami bukan musuh negara. Musuh negara adalah koruptor,” katanya.
AMPB menyebut aksi tersebut sekaligus menjadi momentum memperingati perjuangan masyarakat Pati pada 13 Agustus 2025.
