Kasus beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Temuan tersebut sebelumnya diungkap oleh Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Satgas Pangan dan Bareskrim Polri yang tengah mengusut praktik curang tersebut di sejumlah daerah.
Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus serupa di wilayahnya, Hamenang menyatakan komitmennya untuk tetap waspada dan siap bertindak.
“Tentunya kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk dengan Bulog. Mungkin kita akan operasi pasar. Kita keliling apakah di Klaten ada? Semoga tidak ada,” tegasnya saat ditemui di Kantor Bupati Klaten, Selasa (15/7/2025).
Ia menilai, mencuatnya kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih cermat dalam memilih beras premium di pasaran. Di tengah kekhawatiran tersebut, Hamenang mendorong warga Klaten untuk memilih beras lokal unggulan yang terjamin kualitas dan keasliannya, yakni Rojolele Srinuk.
Beras premium khas Klaten ini diproduksi dan dikendalikan secara eksklusif oleh Perusda, terutama untuk kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Klaten.
“Untuk beras rojolele srinuk dan srinar hari ini eksklusif hanya di Perusda jadi insya Allah kontrolnya lebih mudah. Jadi benar-benar primum dan kualitasnya terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang belum lama ini mengunjungi Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, mengungkapkan bahwa proses hukum atas kasus beras oplosan tengah berlangsung intensif.
“Sekarang lagi ditangani sama kepolisian. Ada 212 merek dan perusahaan sekarang lagi dipanggil Bareskrim,” ujarnya.
Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan curang dalam industri pangan. Temuan Kementan menjadi titik awal penindakan tegas terhadap pelaku, tanpa pandang bulu.
“Kami harus menjaga kepercayaan masyarakat. Makanya harus jadi momen kami tindak tegas supaya semuanya tertib. Ke depan kami ingin tertibkan semua. Mau besar atau kecil (produsennya), siapa yang melanggar akan kami tindak. Kami follow up semua,” tegas Sudaryono.
Dengan langkah sigap dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan konsumen semakin terlindungi dan pelaku industri pangan semakin tertib menjalankan usahanya.
