Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menilai praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan dan berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan ini disampaikannya saat membuka acara Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).
Bahlil menekankan bahwa demokrasi yang tidak terkendali memicu konflik di masyarakat, terutama pasca pemilihan kepala daerah, di mana kondisi kampung-kampung kini kerap diwarnai keributan, berbeda dengan sebelumnya yang masih memungkinkan diskusi bersama warga.
Bahlil juga menyinggung sejarah Indonesia yang selama ratusan tahun mengalami politik divide et impera atau pecah belah.
Ia menekankan keputusan hasil Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai fondasi bernegara yang seharusnya dijadikan rujukan.
Menurutnya, para pendiri bangsa menyadari Indonesia adalah negara multietnis, sehingga sila keempat Pancasila menekankan permusyawaratan dan perwakilan.
Ia menegaskan demokrasi Indonesia tidak seharusnya meniru model Barat, melainkan harus berakar pada ideologi Pancasila dan nilai kebhinekaan.
Lebih lanjut, Bahlil mengklaim Partai Golkar didirikan oleh para pendahulu untuk menjaga Pancasila, dan menekankan agar seluruh kader tetap menjaga persatuan serta kebhinekaan, yang dianggap sebagai aset terbesar bangsa.
