Pemerintah didorong memperkuat pengawasan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) agar potensi penerimaan negara tidak terus bocor akibat praktik transfer pricing. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah itu bisa diperkuat melalui pembentukan BUMN ekspor baru, Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Sumber daya alam, saya kira itu besar sekali, memang transfer pricing sangat banyak,” kata Luhut usai acara ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).
Luhut juga mengusulkan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani agar DSI memanfaatkan Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) untuk memperkuat pengawasan ekspor SDA.
“Sudah saya usulkan tadi malam juga kepada Rosan untuk disampaikan kepada Presiden, kita gunakan juga Simbara yang fleksibilitasnya sudah ada dengan badan ini memakai sistem itu, dan itu link langsung ke tempatnya Pak (Wakil Menteri Keuangan) Sua, yaitu National Single Window. Jadi sudah bisa bangun sistem itu, dan orang tidak akan bisa lari dari situ,” ujar Luhut.
Menurutnya, Simbara membuat proses pengawasan lebih ketat karena seluruh data perusahaan terintegrasi, mulai dari cadangan, royalti, hingga izin ekspor. Sistem itu juga memiliki automatic blocking system (ABS) bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban.
“Contoh yang sudah jalan ya, di batu bara itu dia harus memenuhi tujuh kriteria sejak dia dikeluarkan license-nya. Dia sudah harus melaporkan berapa cadanganmu, berapa kalorimu, di mana tempatmu, berapa kau mau ekspor, dan seterusnya. Itu semua terintegrasi,” papar Luhut.
“Jadi kau bayar pajak, kau bayar royalti, begitu kau mau ekspor, itu oleh kantornya tadi, Single Window ini akan cek, dan itu semua terintegrasi dengan cepat. Kalau kau belum bayar royalti, ya sudah, tak, nggak bisa. Kamu nggak akan bisa diancam oleh siapa saja. Jadi mau tentara, mau polisi, mau siapa saja, tidak bisa mempengaruhi sistem ini,” jelasnya.
Luhut menyebut penerapan Simbara di sektor batu bara sebelumnya berhasil mengurangi kebocoran penerimaan negara hingga 40%.
“Saya tidak tahu berapa angkanya, nominalnya, tapi yang saya sampaikan, yang saya bisa katakan karena saya sudah mengerjakan ini waktu Menko Marves, Simbara untuk batu bara kan sudah kita kerjakan, itu saya kira menghemat sampai 40%,” terang Luhut.
