setelah data terbaru dari UNESCO Institute for Statistics menunjukkan rendahnya alokasi belanja pendidikan dibandingkan ukuran perekonomian nasional. Berdasarkan data tersebut, Indonesia tercatat memiliki rasio pengeluaran pendidikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar sekitar 1,3 persen, yang disebut menjadi yang terendah di dunia.
Angka tersebut memunculkan perhatian karena Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi. Sekitar 40,2 persen penduduk Indonesia berusia 24 tahun ke bawah, sehingga investasi di sektor pendidikan dinilai menjadi faktor penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, porsi belanja pendidikan Indonesia masih tertinggal. Singapura tercatat mengalokasikan sekitar 2,2 persen PDB untuk sektor pendidikan, sedangkan Vietnam mencapai 2,9 persen PDB.
Padahal, proporsi penduduk usia muda di kedua negara tersebut lebih kecil dibandingkan Indonesia.
Rendahnya rasio belanja pendidikan terhadap PDB memunculkan kekhawatiran mengenai kesiapan Indonesia dalam mencetak tenaga kerja yang kompetitif di tengah persaingan global.
Sejumlah pihak menilai investasi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat daya saing sumber daya manusia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Temuan tersebut juga menjadi perhatian di tengah target pemerintah mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan kualitas SDM unggul sebagai salah satu fondasi utama pembangunan.
Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, efektivitas investasi di sektor pendidikan dinilai akan menjadi salah satu faktor penentu dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal.
Meski demikian, data UNESCO tersebut menggunakan indikator rasio belanja pendidikan terhadap PDB, sehingga tidak secara langsung menggambarkan besaran anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, temuan itu tetap menjadi bahan evaluasi mengenai prioritas investasi pendidikan dalam mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia.
Di tengah temuan tersebut, muncul pertanyaan yang layak menjadi bahan refleksi bersama. Apakah kualitas pendidikan, fasilitas belajar, dan akses terhadap pendidikan di daerah tempat tinggal kita saat ini sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat? Atau justru kondisi di lapangan masih mencerminkan rendahnya porsi belanja pendidikan yang tercermin dalam data UNESCO?
Banyak kemungkinan yang terjadi di lapangan apalagi isu sudah berkembang liar soal dana pendidikan yang terpotong untuk program baru Makan Bergizi Gratis (MBG). Tentu itu kerap disuarakan mereka yang mendukung agar dana pendidikan tidak dikurangi karena di dalamnya ada hak pendidikan bagi setiap anak di Indonesia.
