Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025.
Namun, data tersebut justru menimbulkan keraguan dari sejumlah ekonom karena dinilai tidak sejalan dengan indikator makro yang ada di lapangan.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyatakan keterkejutannya atas capaian tersebut.
Menurutnya, proyeksi dari Kementerian Keuangan maupun lembaga ekonomi lainnya rata-rata memperkirakan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen.
Ia menilai data riil seperti penjualan sepeda motor, semen, hingga indeks PMI justru menunjukkan pelemahan.
“Makanya kita kaget tumbuh di atas lima persen, karena momentum besar juga tidak ada, apalagi belanja pemerintah biasanya belum optimal di kuartal ketiga,” kata Tauhid, Selasa (5/8/2025).
Ia pun memprediksi pertumbuhan di kuartal berikutnya akan kembali di bawah 5 persen, seperti tren dua tahun terakhir.
Lebih tajam lagi, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengkritisi kejanggalan dalam data BPS, terutama pada sektor industri pengolahan.
Ia membandingkan pertumbuhan industri pengolahan versi BPS yang tercatat 5,68 persen dengan data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang justru turun menjadi 46,9 pada akhir Juni 2025, level yang menandakan kontraksi.
Bhima juga menyoroti ironi di lapangan seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, penurunan produksi smelter nikel, serta penurunan penjualan semen, yang tidak sejalan dengan narasi pertumbuhan industri yang tinggi.
Selain itu, data konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,97 persen juga dipertanyakan.
Bhima menilai angka tersebut tidak memadai untuk menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh terhadap PDB nasional.
“Ada indikasi yang membuat masyarakat meragukan akurasi data BPS,” tegas Bhima, seraya mengingatkan pentingnya transparansi dan sinkronisasi antara data statistik dan kenyataan ekonomi di lapangan.
