Publik dibuat tercengang ketika DPR soroti data BPS yang belum dirilis. Data tersebut soal angka kemiskinan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan klarifikasi atas kritik yang disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, terkait penundaan rilis data kemiskinan dan dugaan manipulasi data berdasarkan “pesanan”.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Amalia menegaskan bahwa BPS tidak bekerja berdasarkan permintaan atau tekanan dari pihak manapun. Penundaan rilis data kemiskinan pada 15 Juli 2025, menurutnya, semata-mata untuk memastikan kualitas dan keakuratan data yang disampaikan kepada publik.
Amalia menyebut BPS berkomitmen menjaga objektivitas, terlebih karena data BPS dijadikan rujukan utama dalam pengambilan kebijakan nasional maupun daerah.
Ia mencontohkan bahwa sebelumnya pun BPS pernah menunda rilis data ekspor-impor, dari tanggal 15 ke tanggal 1 bulan berikutnya, karena waktu dua minggu dianggap tidak cukup untuk memverifikasi data, termasuk menunggu data dari PT Pos serta menyelaraskan pengumuman di seluruh provinsi secara serentak.
Kritik DPR mencerminkan kekhawatiran akan akurasi data yang berdampak langsung pada perencanaan dan kebijakan publik. Esti menyoroti ketidaksesuaian data antara BPS dan Perpustakaan Nasional terkait target literasi, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam dokumen anggaran yang sudah disahkan.
Ia juga mewanti-wanti agar data statistik tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, seperti menaikkan angka kemiskinan secara sengaja demi mendapatkan alokasi bantuan lebih besar, atau merekayasa angka pendidikan agar memenuhi narasi tertentu.
Narasi ini memperlihatkan pentingnya peran BPS sebagai institusi statistik negara yang harus netral, profesional, dan transparan. Dalam era di mana data menjadi fondasi utama kebijakan publik, integritas lembaga penyedia data seperti BPS harus dijaga.
Penundaan rilis memang dapat menimbulkan pertanyaan, tetapi bisa dimaklumi selama dilakukan demi akurasi dan akuntabilitas. Transparansi dalam proses pengumpulan dan publikasi data pun menjadi kunci utama menjaga kepercayaan publik dan menjaga data dari potensi politisasi.
