Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya yang masih nekat menyelenggarakan study tour di tengah larangan yang sedang diberlakukan.
Dalam pernyataannya di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin (28/7/2025), Dedi menyatakan siap mencopot kepala sekolah yang melanggar aturan tersebut.
Menurut Dedi, banyak sekolah menyalahartikan study tour sebagai kegiatan wisata massal, yang pada akhirnya menimbulkan beban biaya pada orang tua siswa tanpa memberikan manfaat akademis yang jelas.
“Study tour itu bukan wisata. Itu seharusnya kegiatan berbasis riset dan pengamatan. Kalau kepala sekolah tetap maksa, saya copot,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah memiliki fasilitas lengkap untuk kegiatan edukatif.
Mulai dari laboratorium di puskesmas, areal persawahan, hingga pusat industri lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan observasi dan pembelajaran.
“Cukup di daerah masing-masing. Ada sawah, ada laboratorium, ada industri. Kenapa harus jauh-jauh?” ujar Dedi.
Pernyataan ini disampaikan di tengah protes dari pelaku usaha pariwisata yang terdampak larangan study tour.
Namun, Dedi menilai kemarahan tersebut justru mengungkap praktik penyimpangan selama ini, di mana kegiatan study tour berubah menjadi bisnis wisata yang dikemas atas nama pendidikan.
Ia juga menekankan perbedaan antara study tour dan piknik.
Menurutnya, jika konteksnya adalah piknik murni, maka itu bukan tanggung jawab sekolah dan boleh dilakukan secara pribadi.
Namun, jika diselenggarakan oleh sekolah dengan dalih pembelajaran, maka aturan larangan tetap berlaku.
“Kalau mau piknik, ya silakan. Tapi jangan bawa nama sekolah dan jangan diklaim sebagai kegiatan belajar,” tutupnya.
